DPPKB Makassar Workshop Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2025

Makassar, Pedomanku.id:

Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2025 (PK-25) adalah program strategis dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN untuk memperbarui data keluarga secara serentak di seluruh Indonesia.

Tujuannya adalah menciptakan Satu Data Keluarga Indonesia yang akurat dan valid untuk mendukung perencanaan program pembangunan seperti penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Di Makassar salah satunya.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Makassar menggelar Workshop Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2025 di Hotel M Regency, Makassar, Jumat, 18 Juli 2025. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kepala UPT KB se-Kecamatan Kota Makassar, SKPD terkait, penyuluh KB, serta Ketua Ikatan Penyuluh KB (IpeKB) Kota Makassar.

Workshop dibuka Kepala Dinas PPKB Kota Makassar, Irwan Bangsawan, didampingi Kepala Bidang DALDUK. Dalam sambutannya, Irwan menegaskan bahwa pendataan keluarga yang akurat merupakan fondasi utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Data keluarga yang valid dan mutakhir sangat diperlukan pemerintah untuk menyusun kebijakan publik yang tepat sasaran.

Irwan Bangsawan mengemukakan, pendataan keluarga bukan sekadar angka, melainkan pijakan utama dalam menyusun program pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan data yang berkualitas, dapat memastikan setiap kebijakan memiliki dampak nyata.

Berita Terkait

Indira Yusuf Minta Warga Kec.Ujung Pandang Dukung Program Pemerintah

Pamong senior itu juga memberikan apresiasi kepada para peserta workshop atas dedikasi mereka dalam mendukung pendataan keluarga. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengumpulan dan pemutakhiran data di Kota Makassar.

Irwan Bangsawan menambahkan,  melalui workshop ini, DPPKB Makassar berharap seluruh peserta semakin siap dalam menjalankan pendataan keluarga tahun 2025 dengan kualitas yang lebih baik. Ke depannya, DPPKB Makassar akan terus memperkuat sinergi dengan BKKBN, pemerintah provinsi, serta mitra strategis lainnya untuk memastikan ketersediaan data yang akurat dan berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan menjadi dasar kuat dalam merancang pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan keluarga (adi)