Makassar, Pedomanku.id:
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Makassar menyusun strategi menghadapi pemotongan dana transfer pusat ke daerah (TKD). Makassar mendapat pengurangan TKD sebesar Rp502 miliar dari total alokasi Rp2,46 triliun pada 2025.
Kepala Badan Pengelola Anggaran dan Keuangan Daerah (BPKAD) Makassar, M Dakhlan, Senin, 13 Oktober 2025 mengemukakan, TAPD telah menyisir pos anggaran yang akan diefisiensi. Seluruh program nonprioritas akan dihapus dari APBD Pokok 2026.
“TAPD sudah menyisir kegiatan yang kita anggap tidak prioritas, sementara kita hold, kita hapus,” ucap Dakhlan di Balai Kota Makassar.
Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) hanya mengakomodasi program prioritas Walikota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Walikota Aliyah Mustika Ilham.
M.Dakhlan menilai, pemotongan Rp502 miliar sangat besar, sehingga bisa berdampak pada belanja modal, termasuk infrastruktur. Untuk sektor infrastruktur, Pemkot memprioritaskan pembangunan wilayah kepulauan. Fasilitas yang akan dibangun meliputi layanan pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, dan dermaga penyeberangan antar pulau.
Belanja organisasi perangkat daerah lingkup Pemkot Makassar, jelas Dakhlan, juga terkena imbas. Saat ini, TAPD tengah merampungkan draft rancangan anggaran dan program untuk 2026. “Saat ini, tnggal kita fixkan hasilnya lalu dilaporkan ke Pak Walikota dan Pak Sekda,” tutupnya. (adi)