Atasi Stunting, Pemkab Maros Terima Penghargaan Nasional dan Dua Penghargaan Lain

Maros, Pedomanku.id:

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros kembali mencatat prestasi tingkat nasional. Dalam satu hari, Selasa, 25 November 2025, Maros berhasil menyabet tiga penghargaan pada sektor berbeda. Penghargaan masing-masing diterima bupati Maros dan wakil bupati Maros di dua kota terpisah. Penghargaan pertama diterima Chaidir Syam, dari Kementerian Dalam Negeri. Penyerahan penghargaan digelar di Green Forest, Bogor.

Selain penghargaan penurunan stunting, Chaidir juga menerima Penghargaan Atas Dedikasi, Komitmen dan Kepeduliannya dalam Mendorong Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, yang diberikan oleh DPP Apdesi di Kementerian Desa, Jakarta.

Usai menerima penghargaan, Bupati Maros Chaidir Syam mengemukakan, penghargaan kepada kabupaten beribukota Turikale itu menjadi salah satu daerah dengan tingkat penurunan stunting tertinggi secara nasional, yakni mencapai hampir 12,5 persen dalam satu tahun. Per Oktober 2025, jumlah kasus stunting di Kabupaten Maros berada di angka 3.703 kasus.

”Tentunya, penghargaan ini merupakan buah dari kolaborasi bersama. Bukan hanya pemerintah daerah, tapi juga Forkopimda, swasta dan masyarakat,” ujarnya.

Chaidir Syam menjelaskan, percepatan penurunan stunting dilakukan melalui Program Intervensi Langsung di lapangan. Pada setiap lokus stunting, petugas mengidentifikasi faktor determinan kasus dan menuntaskan masalah pada hari yang sama. Misalnya, faktor determinannya karena anak tidak memiliki JKN. Pada saat penanganan di lokus, langsung diaktifkan KIS/JKN hari itu juga.

Berita Terkait

RAPBD Turun, Pemkab Siapkan Strategi Penyesuaian

Bupati dua periode itu mengakui, tantangan ke depan adalah penerapan pola hidup sehat di lingkungan masyarakat serta memastikan pemeriksaan kesehatan ibu hamil, calon pengantin dan balita terlaksana 100 persen.

Karena itu, guna mendukung upaya tersebut, sejumlah OPD juga mengambil peran. Dinas Perikanan memberikan tambahan nutrisi melalui pemberian makanan olahan ikan, sedangkan Dinas Pertanian menggelar Pasar Murah Stunting untuk mendorong pemenuhan gizi keluarga.

Pada sektor kesehatan, Chaidir menyebut pemerintah akan memperkuat ILP (Integrated Layanan Primer) agar petugas dapat semakin intens melakukan pencegahan stunting. Sementara Dinas Sosial diarahkan untuk memperkuat intervensi bagi warga kurang mampu.

Sementara itu, Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, pada hari yang sama juga menerima penghargaan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) tahun 2025 di Novotel Samator, Surabaya, Jawa Timur.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI karena Kabupaten Maros dinilai sebagai instansi dengan nilai kualitas kebijakan berkualifikasi ‘Unggul’.

Berita Terkait

Evaluasi PAD 2025, Wakil Bupati Maros Dorong Inovasi untuk Kemandirian Fiskal Daerah

Muetazim mengatakan, penghargaan ini menjadi bukti tata kelola kebijakan di Kabupaten Maros semakin terukur, responsif dan berbasis data.

”Alhamdulillah, ini adalah hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam memastikan setiap kebijakan dibuat dengan analisis, partisipasi, dan manfaat nyata untuk masyarakat. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas kebijakan ke depan,” tutupnya. (adi)