Fraksi MULIA DPRD Makassar Mulai Beraksi

Makassar, Pedomanku.id:

Ketua Fraksi MULIA DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad mengemukakan  program-program Pemkot Makassar harusnya sejalan dengan visi misi walikota dan wakil walikota terpilih, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham.

Karenanya, dirinya meminta Pemerintah Kota Makassar dibawah Walikota saat ini Moh.Ramdhan Pomanto segera melakukan penundaan pengadaan barang dan jasa sejalan dengan instruksi presiden.

“Jangan terburu-buru lah. Tunda dulu lelang kegiatan fisik 2025 sampai Walikota dan Wakil Walikota baru dilantik. Inikan sejalan dengan imbauan Presiden ke delapan, Prabowo Subianto,” tegasnya pada Jumat, 17 Januari 2025.

Instruksi Presiden Prabowo Subianto tersebut juga ditindaklanjuti melalui Surat Edaran (SE) Bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, tertanggal 11 Desember 2024 .

Ada delapan poin yang dituangkan dalam edaran tersebut.  Larangan untuk melakukan pengadaan barang dan jasa dituliskan dalam poin kedelapan. Larangan tersebut berlaku untuk program yang perdananya bersumber dari dana transfer pusat ke daerah.

Berita Terkait

Camat Tallo Apreasisi BAZNAS Makassar

Gubernur, Bupati dan Walikota diharapkan melakukan penundaan proses pengadaan barang dan jasa dan/atau penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari Transfer Ke Daerah yang dicadangkan sampai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai besaran Transfer ke Daerah yang dicadangkan ditetapkan.

Di bagian lain Ray Suryadi Arsyad melihat, penundaan ini dinilai penting guna memastikan program pembangunan sesuai dengan visi dan misi Walikota terpilih Muh.Munarfi Aripuddin dan Aliyyah Mustika Ilam pada Pilkada 2024.

Ray Suryadi Arsyad menambahkan, langkah yang diajukan fraksinya yang beraggotakan para legislator asal Partai Demokrat dan Hanura tersebut sejalan dengan imbauan Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan pemerintah daerah menunda proyek fisik yang belum mendesak.

“Tentunya, apa yang kami sampaikan ini sesuai dengan arahan seperti yang  disampaikan melalui Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, tertanggal 11 Desember 2024. Makanya itu, jangan terburu-buru. Tunda dulu lelang kegiatan fisik sampai Wali Kota terpilih resmi dilantik. Ini agar kebijakan pembangunan selaras dengan arah pemerintahan baru,” tuturnya.

Ray Suryadi menyebutkan, penundaan tersebut bertujuan memastikan transisi pemerintahan berjalan optimal dan program pembangunan lebih efektif untuk kepentingan masyarakat luas.

Berita Terkait

Jelang Agustus, Camat Ujung Pandang Rakor

Pernyataan senada dikemukakan Muchlis Misbah. Bendahara Fraksi Mulia ini  juga mendukung langkah ini.  “Dengan menghormati proses transisi pemerintahan akan mencegah tumpang tindih kebijakan yang dapat mengakibatkan pemborosan anggaran. Biarkan Wali Kota terpilih yang menentukan arah pembangunan Makassar berikutnya. Dengan begitu, program yang dijalankan benar-benar mencerminkan visi pemimpin baru,” jelasnya. (ozan)