Makassar, Pedomanku,id:
Banjir di Makassar mendapat perhatian serius berbagai elemen masyarakat. Pasalnya, setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kota selama beberapa hari langsung terjadi banjir. Banjir tersebut terjadi akibat naiknya permukaan air lantaran curah hujan yang diatas normal, perubahan suhu, tanggul/ bendungan yang bobol, terhambatnya aliran air di tempat lain. Sebut saja banjir yang melanda Kota Makassar.
Menjelang musim hujan warga kota Makassar, khususnya di sejumlah titik yang mengalami langganan banjir meminta kepada Pemerintah Kota Makassar melakukan langkah antisipasi. Setidaknya ada lima kecamatan yang terdampak banjir meliputi Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Manggala, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Panakukkang, dan Kecamatan Tallo.
Berdasarkan data , banjir mengakibatkan sebanyak 960 kepala keluarga terdampak. Jumlah warga yang terpaksa mengungsi mencapai 3.653 jiwa. Mereka tersebar di 38 titik pengungsian yang telah disiapkan oleh pemerintah dan relawan.
Pemerintah Kota Makassar bersama instansi terkait telah melakukan berbagai upaya penanganan, termasuk menyalurkan bantuan bagi warga terdampak. Tim evakuasi juga dikerahkan untuk memastikan keselamatan masyarakat di daerah terdampak banjir.
Untuk itulah, DPRD Kota Makassar berharap pemerintahan walikota baru, Munafri Arifuddin dan Mustika Aliyah Ilham kiranya menuntaskan masalah banjir yang selama ini menjadi tantangan utama di kota ini.
Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suharmika pada Ahad, 16 Pebruari 2025 mengemukakan, diperlukan grand desain dan strategi yang matang dalam menangani permasalahan banjir agar tidak menjadi permasalahan tahunan.
“Kita ketahui bersama bahwa, masyarakat kota ini membutuhkan solusi konkret terkait banjir di Kota Makassar. Semoga di pemerintahan yang baru ini mampu menyelesaikan dan menuntaskan satu per satu permasalahan banjir,” jelasnya.
Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Suharmika, persoalan banjir merupakan perhatian khusus bagi anggota parlemen di kota ini. Hanya saja, penyelesaian masalah ini membutuhkan koordinasi yang lebih baik antara legislatif dan eksekutif.
“Permasalahan banjir ini harus kita atasi bersama. Kita berharap, semua pihak dapat berkolaborasi untuk menangani masalah banjir. Ini bukan persoalan biasa dan perlu pemikiran yang lebih matang dalam koordinasi antara kami dengan pemerintah kota,” tuturnya.
Selain itu, DPRD Makassar meminta agar penanganan banjir ini tidak hanya bersifat jangka pendek. Solusi jangka panjang, seperti perbaikan drainase dan pengelolaan tata ruang kota, harus menjadi prioritas agar permasalahan banjir dapat diminimalisir. (ozan)