Walikota Beri Perhatian Khusus ke Kecamatan Sangkarrang
Admin Pedomanku
Mei 5, 2025 2:39 pm
.
3 min read
Makassar, Pedomanku.id:
Walikota Munafri Arifuddin dan Wakil Walikota Aliyah Mustika Ilham memberi perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur di pesisir Kecamatan Kepulauan, wilayah Kota Makassar.
Untuk itu, sejumlah anggaran, atau belanja yang diefisiensikan pada tahun anggaran 2025 ini akan dialihkan untuk keperluan infrastrukur prioritas pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di Pulau, yang masuk dalam zona Kecamatan Sangkarrang.
Pernyataan tersebut ditekankan Walikota Makassar, Munafri Arifuddin di sela sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, berlangsung di Lapangan Karebosi Makassar, pada Senin, 5 Mei 2025.
Walikota Munafri Arifuddin pada forum yang juga dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, serta para Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan DPRD itu, mengemukakan, Pemerintah Kota Makassar untuk menerapkan efisiensi anggaran dan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah kepulauan dalam penyusunan RPJMD Kota Makassar 2025–2029.
Mantan Chief Executive Officer PSM itu mengungkapkan, efisiensi anggaran dilakukan seiring terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang penghematan dalam pelaksanaan APBN dan APBD.
Berita Terkait
Appi-sapaan akrabnya melihat, efisiensi bukan hanya soal penghematan dana, tetapi juga representasi keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan publik.
Musrenbang RPJMD merupakan agenda tahunan di mana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek sesuai visi-misi Appi-Aliyah.
Politisi Golkar itu menekankan, keberpihakan nyata dalam pembangunan, terutama bagi masyarakat kepulauan di Kota Makassar. Ia menuturkan, berdasarkan peninjauan lapangan terbaru, kondisi di beberapa pulau terluar masih jauh dari kata layak.
Salah satu persoalan mendasar adalah terbatasnya pasokan listrik yang hanya aktif selama 3–4 jam sehari. Hal ini akan menjadi perhatian penuh untuk pemerataan pembangunan menyasar pulau terluar dan terjauh.
“Kondisi ini sangat memprihatinkan dan tidak boleh terus berlanjut. Tahun 2025, kami bertekad untuk mengarahkan anggaran lebih besar ke pembangunan wilayah pulau,” ujarnya.
Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan mendesak yang harus diselesaikan. Pasalnya banyak sekali pekerjaan rumah dan kondisi rusak yang perlu diperbaiki di wilayah kepulauan.
Pemerintah mengambil langkah efisiensi anggaran demi meningkatkan produktivitas dan menggerakkan sektor ekonomi. Kebijakan ini bertujuan memastikan dana negara digunakan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat di pulau.
Program ini merata dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Antara lain, meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar pulau dan daratan.
Lalu mewujudkan pemerataan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ia menambahkan, pembangunan Kota Makassar harus bersifat inklusif dan tidak diskriminatif.
“Seluruh warga, baik yang tinggal di darat maupun di pulau, memiliki hak yang sama untuk menikmati hasil pembangunan. Karena itu, pembangunan di wilayah kepulauan harus menjadi prioritas dan tidak boleh tertinggal,” tutup Appi. (din)
Facebook Comments Box
Baca Juga
