Makassar, Pedomanku.id:
Kegiatan advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan adalah serangkaian upaya terpadu untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai isu-isu kependudukan melalui jalur formal (sekolah), nonformal, dan informal.
Tujuannya untuk mempersiapkan generasi muda agar memiliki pemahaman dan perilaku yang bertanggung jawab terkait dinamika kependudukan, seperti pernikahan dini, kesehatan reproduksi, dan dampak populasi, untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik.
Tujuan mulia ini, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Makassar menggelar kegiatan Advokasi, Sosialisasi, dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan di Satuan Pendidikan jenjang SLTP/MTs, baik jalur formal maupun nonformal.
Kegiatan yang diikuti setidaknya, 110 peserta, terdiri dari kepala sekolah SMP, koordinator KB, penyuluh KB, serta siswa dari jenjang SD/MI dan SLTP/MTs itu juga dihadiri Kepala DPPKB Kota Makassar, A. Irwan Bangsawan, bersama narasumber Achi Soleman (Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar) dan Syanne Inawati Salukanan itu berlangsung di Hotel Aerotel Smile Makassar, Kamis, 25 September 2025.
Di sela sela pembukaan kegiatan tersebut, Kadis A.Irwan Bangsawan mengakui, pendidikan kependudukan pada jalur formal akan disisipkan ke dalam kegiatan pembelajaran, pojok kependudukan, hingga kegiatan ekstrakurikuler. Sementara pada jalur nonformal, dapat dilakukan melalui kegiatan Pramuka, PIK-R, OSIS, PMR, dan kelompok masyarakat lainnya.
Irwan Bangsawan mengemukakan, pentingnya pendidikan kependudukan untuk membekali siswa dan tenaga pendidik dengan pemahaman tentang dinamika kependudukan seperti pertumbuhan penduduk, migrasi, kelahiran, kematian, dan dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan.
“Untuk itu, melalui kegiatan ini, kami harap siswa dan guru memiliki pemahaman yang utuh terhadap perubahan kependudukan, serta pentingnya pembangunan berkelanjutan. Dan, yang paling penting adalah, pendidikan kependudukan membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar mampu menjadi agen perubahan dalam membangun keluarga berkualitas dan masyarakat yang sadar kependudukan,” jelasnya.
Pamong senior Pemkot Makassar ini mengakui, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung implementasi Program Pendidikan Kependudukan Jalur Formal melalui integrasi ke dalam mata pelajaran tanpa harus mengubah kurikulum. Salah satunya melalui pendekatan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). (adi)