Dispar Makassar Hadiri FGD Penguatan Regulasi dan Pelestarian Ekonsistem Bahari

Makassar, Pedomanku.id:

Policy brief adalah dokumen ringkas dan terstruktur yang menyajikan analisis suatu masalah kebijakan serta menawarkan solusi dan rekomendasi konkret kepada pembuat keputusan. Dokumen ini berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara analis kebijakan dengan pengambil kebijakan untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat dan cepat, seringkali dalam bahasa yang mudah dipahami oleh audiens non-spesialis.

Dinas Pariwisata Kota Makassar menghadiri  Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Penyusunan Policy Brief Kajian Kebijakan Pengelolaan Wisata Bahari: Strategi Berkelanjutan untuk Penguatan Regulasi dan Pelestarian Ekosistem Bahari.

Selain Dinas Pariwisata, FGD berlangsung di Co-Working Space, Poltek Pariwisata Makassar, Jumat, 21 November 2025 yang dipandu akademisi Poltekpar Makassar, Islahuddin, itu juga dihadiri sejumlah akademisi serta praktisi maritim, di antaranya, Prof Ambo Tuwo, DEA, Prof Hamka Naping, Andi Januar Jaury Dharwis.

FGD yang diinisiasi Unit Center of Excellence for Marine Tourism ini merupakan bagian dari penyusunan Police Brief bertajuk “Kajian Kebijakan Pengelolaan Wisata Bahari,Strategi Berkelanjutan untuk Penguatan Regulasi dan Pelestarian Ekosistem Bahari di Kawasan Timur Indonesia”.

Sebagai salah satu kota pesisir yang memiliki potensi wisata bahari Makassar memegang peran strategis dalam mendukung kebijakan kawasan Timur Indonesia.  Forum diskusi ini menjadi wadah pertukaran gagasan antara akademisi, pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun rekomendasi kebijakan tersebut.

Berita Terkait

DPRD Makassar Prihatin 1,323 Siswa tak Terdaftar dalam Dapodik

“Kalau ekosistem wisata bahari terbentuk, industri pariwisata alam akan tumbuh, nelayan punya alternatif sumber pendapatan, dan nilai tukar ekonomi mereka ikut naik,” demikian di antara yang mengemuka dalam FGD tersebut.

FGD menghasilkan sejumlah poin strategis yang akan dirumuskan dalam policy brief untuk direkomendasikan pada pemerintah pusat serta pemangku kepentingan pariwisata. Harmonisasi regulasi lintas pemerintahan, pemulihan ekosistem bahari berbasis keberlanjutan, penguatan operator dan promosi wisata bahari lokal, peningkatan aksesibilitas transportasi destinasi unggulan, penambahan alokasi anggaran sektor kemaritiman.

Dengan kolaborasi regulatif dan investasi ekosistem, Indonesia Timur bukan hanya menjadi destinasi, tetapi masa depan pariwisata bahari Indonesia. (ozan)

Berita Terkait

Ke Pelantikan sebagai anggota Dewan, Kader PKS Gunakan Becak