Ketua DPRD Makassar Hadiri Musrembang 2025
Admin Pedomanku
Mei 5, 2025 4:30 pm
.
3 min read
Makassar, Pedomanku.id:
Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, beserta sejumlah anggota DPRD Makassar, Forkopimda, serta tamu undangan lainnya menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, di Lapangan Karebosi, Senin, 5 Mei 2025.
Hadir pula Walikota Makassar Munafri Arifuddin, dan Wakil Walikota, Aliyah Mustika Ilham, dan Forkopimda Kota Makassar. Hadir pula di antaranya, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman,.
Dalam Musremabng itu walikota mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran dilakukan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang penghematan dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Anggaran yang diefisiensikan akan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur prioritas, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat pulau.
“Seluruh warga, baik yang tinggal di darat maupun di pulau, memiliki hak yang sama untuk menikmati hasil pembangunan. Karena itu, pembangunan di wilayah kepulauan harus menjadi prioritas dan tidak boleh tertinggal,” imbuhnya.
Appi—sapaan walikota pengganti Moh.Ramdhan Pomanto ini mengakui, efisiensi bukan hanya soal penghematan anggaran, tetapi bentuk representasi keberpihakan pemerintah kota terhadap kepentingan publik.
Berita Terkait
“Di sini, masyarakat bisa terlibat langsung dalam menyaksikan proses perumusan arah pembangunan kota. Kita ingin membumikan Musrenbang agar benar-benar menyentuh masyarakat,” ungkapnya.
Walikota di ibukota Sulawesi Selatan itu menegaskan komitmen pemerintah kota untuk menerapkan efisiensi anggaran dan pemerataan pembangunan hingga wilayah kepulauan dalam penyusunan RPJMD Kota Makassar 2025-2029.
“Musrenbang kali ini kami selenggarakan di Lapangan Karebosi sebagai bentuk komitmen terhadap efisiensi, transparansi, dan keterbukaan kepada masyarakat,” urainya.
Appi juga menekankan pentingnya keberpihakan nyata dalam pembangunan, khususnya bagi masyarakat kepulauan di Kota Makassar. Berdasarkan peninjauan lapangan terbaru, Appi mengungkapkan bahwa kondisi di beberapa pulau terluar masih jauh dari kata layak.
Salah satu persoalan mendasar adalah terbatasnya pasokan listrik yang hanya aktif selama 3-4 jam sehari. Hal ini akan menjadi perhatian penuh untuk pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan ke depan.
Berita Terkait
“Kondisi ini sangat memprihatinkan dan tidak boleh terus berlanjut. Tahun 2025, kami bertekad mengarahkan anggaran lebih besar ke pembangunan di wilayah pulau,” ujarnya, seraya menambahkan, banyak sekali pekerjaan rumah dan kondisi rusak yang perlu diperbaiki di wilayah kepulauan.
Oleh karena itu, pemerintah kota melakukan efisiensi anggaran untuk meningkatkan produktivitas dan menggerakkan sektor ekonomi.
Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan anggaran digunakan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat di kepulauan. Program ini merata dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Yakni, meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar pulau dan daratan.
Di bagian lain Appi mengemukakan, pihaknya juga membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Khususnya dalam menjawab tantangan-tantangan besar seperti banjir, kemacetan, dan ketimpangan sosial yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Makanya, dia mengaitkan RPJMD Kota Makassar dengan arah pembangunan nasional, termasuk visi Indonesia Emas 2045.
Apalagi, Makassar memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia dan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). “Makassar harus ikut berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, konektivitas wilayah, serta penguatan infrastruktur sosial dan lingkungan,” jelasnya. (ozan)
Berita Terkait
Facebook Comments Box
Baca Juga
