Oleh:Zaenuddin Endy
Krisis nalar kritis menjadi salah satu isu paling mendesak dalam kehidupan sosial kontemporer, terutama ketika modernitas menghadirkan arus informasi yang deras dan perubahan yang serbacepat. Dalam situasi seperti ini, kemampuan untuk memilah, menafsirkan, dan mengevaluasi informasi menjadi semakin penting. Namun realitas menunjukkan bahwa masyarakat kerap terjebak pada pola pikir instan, simplifikasi berlebihan, dan penerimaan mentah terhadap opini publik yang belum teruji. Kondisi ini menunjukkan melemahnya nalar kritis yang seharusnya menjadi fondasi dalam menghadapi kompleksitas modernitas.
Modernitas sendiri tidak hanya membawa kemajuan teknologi dan kemudahan hidup, tetapi juga menghadirkan tantangan epistemologis. Rasionalitas instrumental yang menekankan kecepatan, efisiensi, dan efektivitas kerap menggeser nilai-nilai reflektif. Akibatnya, masyarakat lebih sibuk mengikuti ritme algoritma ketimbang mengasah kepekaan nalar. Konten-konten viral sering kali lebih dipercaya daripada kajian akademik, sementara diskusi publik semakin didominasi narasi emosional yang miskin argumentasi.
Kerapuhan nalar kritis juga semakin tampak pada fenomena misinformasi dan disinformasi. Kehadiran media sosial memberi ruang bagi siapa pun untuk menyebarkan informasi tanpa mekanisme verifikasi. Orang dengan cepat mempercayai berita sensasional karena sesuai dengan prasangka mereka, bukan karena kebenaran isinya. Bias konfirmasi menjadi semakin kuat dan mempersempit ruang bagi pemikiran terbuka. Akibatnya, masyarakat mudah terpancing konflik dan sulit mencapai konsensus rasional.
Di ranah pendidikan, krisis nalar kritis tampak melalui pola belajar yang masih menekankan hafalan ketimbang analisis. Banyak peserta didik yang terbiasa menerima pengetahuan secara otoritatif tanpa diberi ruang untuk mempertanyakan atau menguji validitasnya. Ketika pola pikir seperti ini terbawa hingga dewasa, mereka akan kesulitan membaca persoalan sosial secara kritis dan cenderung pasif dalam proses pemecahan masalah. Pendidikan yang hanya berorientasi nilai angka tidak memadai untuk membangun generasi yang adaptif terhadap perubahan.
Tantangan modernitas juga memperlihatkan paradoks: semakin mudah seseorang mendapatkan informasi, semakin sulit ia membangun pemahaman yang mendalam. Informasi digital bersifat fragmentaris dan sering kali diproses tanpa konteks. Fenomena ini melahirkan budaya membaca cepat yang mendorong orang hanya memahami permukaan suatu masalah. Padahal, nalar kritis menuntut upaya untuk memperlambat, menganalisis, dan menggali struktur argumen secara mendalam.
Krisis nalar kritis juga berkaitan dengan melemahnya kemampuan manusia untuk berdialog. Ruang publik digital memberi insentif bagi komentar singkat dan respons reaktif, bukan diskusi panjang berbasis data. Hal ini membuat banyak orang enggan mendengar pendapat yang berbeda. Ketidaksiapan menghadapi perbedaan membuat masyarakat rentan terjebak dalam polarisasi tajam. Dialog yang seharusnya menjadi sarana untuk membangun pemahaman bersama berubah menjadi arena kontestasi identitas.
Dalam konteks ini, modernitas menghadirkan tantangan berupa perubahan struktur otoritas. Jika dulu otoritas pengetahuan berada pada lembaga pendidikan atau ulama, kini otoritas itu diperebutkan oleh influencer, selebritas digital, dan aktor politik. Masyarakat yang tidak memiliki nalar kritis yang kuat akan mudah dipengaruhi narasi manipulatif. Akibatnya, ruang publik dipenuhi wacana dangkal yang jauh dari tanggung jawab intelektual.
Krisis nalar kritis juga makin terasa dalam kehidupan politik. Kampanye politik modern lebih mengandalkan pencitraan, framing media, dan emosi ketimbang argumentasi rasional. Masyarakat terdorong untuk memilih berdasarkan afeksi, bukan analisis kebijakan. Ketika preferensi politik tidak dibangun melalui pertimbangan kritis, demokrasi kehilangan substansi dan berubah menjadi ajang persaingan simbol.
Tantangan lain yang muncul adalah hilangnya kemampuan untuk memahami kompleksitas. Modernitas menghadirkan persoalan multidimensi, seperti perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, dan teknologi kecerdasan buatan. Masalah-masalah ini tidak bisa dijawab dengan jawaban sederhana. Namun banyak orang cenderung mencari penjelasan singkat dan absolut, yang sering kali tidak memadai. Keterbatasan dalam memahami kompleksitas membuat masyarakat mudah terjebak pada teori konspirasi atau klaim-klaim pseudoscientific.
Selain itu, krisis nalar kritis tampak dalam menurunnya minat terhadap literatur mendalam. Banyak orang enggan membaca buku ilmiah atau esai panjang karena dianggap tidak praktis. Padahal, literatur seperti itu menawarkan kerangka analitis yang kuat. Minimnya literasi mendalam membuat masyarakat kehilangan landasan berpikir yang kokoh.
Tantangan modernitas juga menciptakan tekanan psikologis yang berpengaruh pada kemampuan berpikir kritis. Overload informasi, tuntutan multitasking, dan ritme hidup cepat membuat pikiran mudah lelah. Dalam kondisi kelelahan kognitif, orang cenderung mengambil keputusan impulsif dan menerima informasi tanpa verifikasi. Kriris nalar kritis tidak hanya persoalan intelektual, tetapi juga kesehatan mental.
Di sisi lain, modernitas memberi peluang besar untuk membangun ekosistem nalar kritis yang lebih maju. Akses terhadap jurnal ilmiah, kursus daring, dan forum intelektual global sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk memperdalam pengetahuan. Namun peluang ini hanya dapat digunakan jika masyarakat memiliki motivasi epistemik yang kuat dan disiplin intelektual.
Untuk menghadapi krisis nalar kritis, dibutuhkan pembaruan budaya berpikir. Masyarakat perlu dibiasakan untuk bertanya, menelusuri sumber, membandingkan argumen, dan mempertimbangkan perspektif alternatif. Nalar kritis bukan sekadar kemampuan akademik, tetapi kebiasaan mental yang harus dilatih. Lingkungan keluarga, sekolah, dan komunitas memiliki peran penting dalam membentuk habitus intelektual tersebut.
Tantangan modernitas juga menuntut hadirnya figur-figur intelektual publik yang mampu mengarahkan diskusi dengan tenang dan berbasis data. Mereka berperan sebagai penjaga nalar publik yang menghadirkan analisis jernih di tengah kebisingan informasi. Intelektual publik yang bertanggung jawab dapat membantu masyarakat memahami isu-isu kompleks tanpa terjebak pada polarisasi.
Selain itu, penting untuk mengembangkan etika digital sebagai bagian dari nalar kritis. Menggunakan teknologi secara bijaksana, menghargai perbedaan, serta menolak penyebaran misinformasi merupakan bagian dari sikap intelektual yang dewasa. Etika digital menjadi benteng penting dalam menghadapi tantangan modernitas yang sangat bergantung pada ruang daring.
Krisis nalar kritis hanya dapat diatasi melalui kolaborasi berbagai pihak: lembaga pendidikan, keluarga, media, komunitas, dan negara. Penguatan ekosistem intelektual harus dilakukan secara sistematis agar masyarakat mampu menghadapi modernitas dengan kepercayaan diri epistemik. Dengan membangun budaya berpikir yang reflektif dan analitis, masyarakat tidak hanya mampu menjawab tantangan zaman, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan peradaban yang lebih cerdas, adil, dan bermartabat. (Penulis Wakil Ketua ISNU Kota Makassar)