Makassar, Pedomanku.id:
Komitmen Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, untuk terus mengawal pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 agar berjalan transparan dan adil terus didengungkan. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait proses penerimaan siswa yang dinilai masih menyisakan persoalan baru.
Ari Ashari Ilham pada Rabu, 9 Juli 2025, menilai transparansi dalam sistem SPMB tahun ini sangat penting. Penting lantaran untuk menjamin kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan di kota yang kini dipimpin Walikota Munafri Arifuddin dan Wakil Walikota Aliyah Mustika Ilham ini.
Menyoal SPMB 2025 ini, jelas Ari—sapaan akrabnya, pihaknya menerima cukup banyak aduan dari masyarakat soal PPDB, khususnya transparansi sistem di sekolah-sekolah. Ketika pihaknya turun langsung ke lapangan, tadi di SDN Percontohan PAM Kota Makassar kepala sekolah yang bersangkutan sedang mengikuti pelatihan, sehingga kami belum mendapat keterangan dan data lengkap. Ini tentu menjadi perhatian.
Ari yang juga Ketua Fraksi NasDem menjelaskan, proses penerimaan siswa baru untuk tingkat SD saat ini telah melewati beberapa jalur, seperti jalur domisili, afirmasi, dan mutasi. Namun, DPRD tetap meminta data resmi sebagai bahan evaluasi guna memastikan bahwa seluruh proses dilaksanakan sesuai dengan asas keadilan dan keterbukaan.
Menurutnya, dalam waktu dekat, pihaknya juga akan turun kembali. Salah satunya ke SDN Percontohan PAM Kota Makassar untuk mengecek langsung bagaimana penerapan sistem ini. Sistem berbasis aplikasi seharusnya bisa menunjukkan tingkat validasi data agar tidak ada keraguan di masyarakat.
Legislator dua periode ini menambahkan, pemantauan juga akan dilakukan pada pelaksanaan jalur non-domisili tingkat SMP yang masih berlangsung hingga Sabtu mendatang. Komisi D DPRD Makassar akan terjun ke beberapa sekolah untuk memastikan penerapan SPMB berjalan sesuai harapan masyarakat.
Ari dan rekan rekan di lembaga wakil rakyat itu juga menyoroti persoalan keterbatasan daya tampung di sejumlah sekolah negeri yang kerap menjadi kendala tahunan dalam penerimaan siswa baru. Ia mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk segera mencari solusi agar semua anak tetap bisa melanjutkan pendidikan.
Yang jelas, Komisi D mau memastikan semua anak mendapatkan hak pendidikan. Kalau memang sekolah negeri tidak mampu menampung, maka perlu dipikirkan apakah menambah kuota atau membantu siswa bersekolah di swasta dengan campur tangan pemerintah. (ozan)