Tiga Darah Sulawesi Selatan untuk Nahkoda PBNU
Admin Pedomanku
Februari 8, 2026 9:24 am
.
4 min read
Oleh: Zaenuddin Endy
Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang akan datang bukan sekadar forum rutin lima tahunan, melainkan momentum penting menentukan arah, watak, dan kualitas kepemimpinan PBNU ke depan. Dalam konteks inilah, wacana tentang figur-figur yang layak menjadi Ketua Umum PBNU menjadi relevan dan strategis untuk didiskusikan secara terbuka, dewasa, dan bertanggung jawab.
Sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU membutuhkan pemimpin yang tidak hanya kuat secara kultural, tetapi juga matang secara intelektual, berpengalaman secara organisatoris, serta memiliki jejaring nasional dan internasional yang memadai. Tantangan zaman yang kompleks menuntut NU dipimpin oleh sosok yang mampu menjembatani tradisi dan modernitas.
Dari sekian banyak kader potensial yang dimiliki NU, Sulawesi Selatan patut mendapat perhatian khusus. Daerah ini sejak lama dikenal sebagai salah satu lumbung ulama, intelektual, dan pemimpin NU dengan karakter keislaman yang moderat, tegas, dan berakar kuat pada tradisi keilmuan pesantren.
Dalam konteks Muktamar ke-35 mendatang, setidaknya terdapat tiga darah Sulawesi Selatan yang secara objektif layak dipertimbangkan sebagai Ketua Umum PBNU. Ketiganya memiliki rekam jejak yang panjang, kapasitas keilmuan yang diakui, serta pengalaman kepemimpinan di tingkat nasional.
Nama pertama adalah AGH. Prof. Dr. H. Nazaruddin Umar, MA, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Selain dikenal sebagai ulama dan cendekiawan Muslim terkemuka, beliau juga memiliki kedalaman pemikiran keislaman, khususnya dalam isu moderasi beragama dan tafsir keislaman yang kontekstual.
Berita Terkait
Pengalaman birokrasi negara yang dimiliki Nazaruddin Umar menjadi nilai tambah yang sangat penting bagi NU di era sekarang. Hubungan antara negara dan organisasi keagamaan membutuhkan figur yang memahami logika keduanya secara seimbang dan berwibawa.
Lebih dari itu, latar belakang akademik dan pesantren yang melekat pada diri Nazaruddin Umar menjadikannya figur yang relatif diterima oleh berbagai spektrum di tubuh NU, baik kalangan kultural maupun struktural. Ia merepresentasikan wajah Islam Nusantara yang santun sekaligus progresif.
Nama kedua adalah Dr. H. A. Jamaro Dulung, seorang kader NU yang telah teruji dalam gelanggang organisasi. Sebagai Ketua PBNU selama dua periode, Jamaro Dulung memiliki pengalaman langsung mengelola dinamika internal NU di level tertinggi.
Kepemimpinan A. Jamaro Dulung yang biasa disapa AJD dikenal tenang, konsisten, dan berorientasi pada penguatan struktur organisasi. Ia memahami betul peta kekuatan NU dari pusat hingga daerah, sesuatu yang sangat krusial bagi Ketua Umum PBNU.
Selain itu, posisinya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar PORDI menunjukkan kapasitas manajerial dan kepemimpinan lintas sektor. Pengalaman ini menjadi modal penting dalam memimpin NU yang kini tidak hanya bergerak di bidang keagamaan, tetapi juga sosial, pendidikan, dan kebudayaan.
Berita Terkait
Nama ketiga yang patut dipertimbangkan adalah Prof. H. Kamaruddin Amin, MA., Ph.D. Sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI dan Ketua Umum PP ISNU, ia merepresentasikan perpaduan kuat antara intelektualisme, birokrasi, dan aktivisme organisasi.
Kamaruddin Amin dikenal luas di kalangan akademisi nasional dan internasional sebagai sarjana Muslim yang produktif dan visioner. Kepemimpinannya di ISNU menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan tradisi intelektual NU yang berbasis riset dan keilmuan.
Pengalaman panjang di Kementerian Agama juga memberinya perspektif strategis tentang kebijakan keagamaan nasional, relasi lintas ormas, serta tantangan global yang dihadapi umat Islam Indonesia. Semua ini merupakan aset berharga bagi NU ke depan.
Ketiga figur tersebut memiliki keunggulan masing-masing, tetapi disatukan oleh satu kesamaan penting, yakni berasal dari rahim kultural Sulawesi Selatan yang dikenal memiliki tradisi keilmuan kuat, etos kerja tinggi, dan karakter kepemimpinan yang tegas namun santun.
Mengangkat Ketua Umum PBNU dari luar Jawa juga dapat dimaknai sebagai ikhtiar memperkuat representasi kebangsaan NU. Hal ini sejalan dengan semangat kebhinekaan dan prinsip keadilan representatif yang selama ini diperjuangkan NU.
NU adalah organisasi nasional, bahkan global, sehingga kepemimpinannya idealnya mencerminkan keragaman geografis dan kultural Indonesia. Sulawesi Selatan, dengan segala kontribusi historisnya terhadap NU, layak mendapatkan ruang tersebut.
Muktamar ke-35 hendaknya menjadi ajang adu gagasan dan rekam jejak, bukan sekadar pertarungan simbolik atau emosional. Ketiga tokoh ini memiliki kapasitas untuk diuji secara terbuka oleh para muktamirin.
Berita Terkait
Pada akhirnya, siapa pun yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU adalah hasil musyawarah dan keputusan kolektif jam’iyah. Namun membuka ruang wacana tentang figur-figur potensial dari Sulawesi Selatan adalah bagian dari tradisi intelektual NU yang sehat.
Dengan mempertimbangkan kapasitas, integritas, dan rekam jejak, tiga darah Sulawesi Selatan tersebut layak menjadi perhatian serius dalam Muktamar NU ke-35. NU membutuhkan nahkoda yang bukan hanya besar namanya, tetapi juga matang visi dan tanggung jawabnya.
Muktamar adalah panggung pengabdian, bukan ambisi. Dari forum inilah, NU diharapkan melahirkan pemimpin yang mampu menjaga khittah, merawat persatuan, dan menuntun jam’iyah menuju masa depan yang lebih maslahat bagi umat dan bangsa. (Penulis, Komunitas Pecinta Indonesai, Nusantara, dan Ulama)
Facebook Comments Box
Berita Terkait
Baca Juga
