Makassar, Pedomanku,id;
Andi Fairus Nizam menolak keras wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ia menilai gagasan tersebut sebagai bentuk kemunduran demokrasi dan ancaman serius terhadap kedaulatan rakyat.
Demisioner Ketua Umum HMJ Manajemen Unismuh Makassar sekaligus Sekretaris Umum BEM-FEB Unismuh Makassar itu menegaskan bahwa Pilkada langsung merupakan hasil perjuangan reformasi yang tidak boleh ditarik mundur oleh kepentingan elite politik. Menurutnya, hak pilih rakyat adalah fondasi utama legitimasi pemerintahan daerah.
Andi Fairus Nizam menyebut alasan efisiensi anggaran sebagai dalih yang keliru. Ia menegaskan demokrasi tidak boleh diukur semata dengan pertimbangan biaya. “Hak pilih rakyat bukan beban negara, tetapi wujud kedaulatan yang harus dijaga,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Pilkada melalui DPRD berpotensi mempersempit partisipasi publik dan membuka ruang politik transaksional. Kondisi tersebut, kata dia, justru akan menjauhkan pemimpin daerah dari tanggung jawab kepada rakyat.
Andi Fairus Nizam menyerukan agar mahasiswa dan masyarakat sipil tetap mengawal demokrasi lokal. “Pilkada harus tetap dipilih langsung oleh rakyat. Kedaulatan rakyat tidak boleh dirampas,” pungkasnya. (rls)