Walikota Munafri Paparkan Strategi Efisiensi APBD 2025 Melalui Virtual
Admin Pedomanku
September 3, 2025 11:30 am
.
4 min read
Makassar, Pedomanku.id:
Strategi efisiensi APBD antara lain adalah menghemat belanja tidak prioritas seperti perjalanan dinas dan ATK, memfokuskan anggaran pada program prioritas yang berorientasi hasil, optimalisasi pendapatan daerah (PAD), penerapan teknologi untuk transparansi dan akuntabilitas (seperti SIPKD dan e-procurement), serta memperkuat koordinasi antar instansi dan dukungan masyarakat. Pemkot Makassar salah satunya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memastikan penyesuaian APBD Perubahan 2025 tidak akan mengalihkan fokus pada program-program prioritas yang telah ditetapkan.
Pernyataan tersebut dikemukakan, Walikota Makassar, Munafri Arifuddin, ketika menanggapi pandangan fraksi fraksi saat paripurna terhadap terhadap Rancangan APBD Perubahan Anggaran 2025 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar pada Rabu, 3 Septebmer 2025.
Walikota Munafri Arifuddin mengemukakan, sekalipun terjadi pengurangan belanja daerah, namun arah kebijakan tetap diarahkan pada penyediaan kebutuhan masyarakat, mulai dari sekolah, Puskemas, pembangunan stadion, termasuk peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan di pulau pulau, yang masuk dalam wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarang.
Bukan hanya itu, jelas walikota yang menyandang gelar Sarjana Hukum dari Universitas Hasanuddin (Unhas) mengakui, sejumlah program strategis lainnya, mulai dari perbaikan tata kelola pemerintahan, penguatan UMKM, Universal Health Coverage (UHC), pemberian seragam sekolah gratis, Makassar Creative Hub, urban farming, hingga investasi.
Melalui rapat paripurna virtual dari Kantor Balai Kota Makassar saat itu, walikota yang uga politisi partai beringin rindang tersebut juga memaparkan alasan penyesuaian anggaran, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembelanjaan daerah.
Menurutnya, pendapatan daerah yang semula ditargetkan sebesar Rp5.384 triliun lebih pada APBD Pokok 2025, kini disesuaikan menjadi Rp4.898 triliun lebih. Artinya, terdapat penurunan sebesar Rp485 miliar atau 9,02 persen.
“Koreksi target dilakukan setelah evaluasi realisasi semester I 2025 serta proyeksi pencapaian hingga akhir tahun. Perhitungan kami lakukan lebih rasional dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi riil, sehingga target bisa diukur,” jelasnya.
Seperti diketahui, Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun dari Rp2,484 triliun menjadi Rp2,177 triliun atau berkurang Rp306,76 miliar (12,35%). Penurunan ini dipicu kebijakan subsidi listrik 50% oleh pemerintah pusat yang mempengaruhi Pajak Penerangan Jalan (PBJT).
Penyesuaian opsen PKB dan BBNKB di tingkat provinsi, serta rasionalisasi retribusi pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas.
Transfer Pendapatan, terkoreksi dari Rp2.900 triliun menjadi Rp2.721 triliun atau turun Rp179,13 miliar (6,18%). “Penyebabnya berasal dari pengurangan komponen bagi hasil pajak berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” jelasnya.
Meski demikian, Pemkot berkomitmen mengoptimalkan potensi PAD melalui intensifikasi pajak dan retribusi, layanan digitalisasi, optimalisasi BUMD, serta pemanfaatan aset.
Koreksi pendapatan otomatis berdampak pada sisi belanja. Munafri menyebutkan, belanja daerah pada APBD Perubahan 2025 disesuaikan menjadi Rp5,128 triliun lebih dari sebelumnya Rp5,684 triliun lebih. Artinya, terdapat pengurangan Rp555 miliar lebih.
Selain itu, belanja Operasi, turun tipis Rp28,82 miliar (0,69%) dari Rp4,167 triliun menjadi Rp4,138 triliun. Efisiensi dilakukan pada belanja pendukung yang tidak mempengaruhi langsung pencapaian program.
Kemudian, Belanja Modal, turun signifikan Rp496,83 miliar (33,64%) dari Rp1,477 triliun menjadi Rp980,28 miliar. Program yang terdampak antara lain pembangunan panel surya, pengadaan motor sampah listrik.
Berita Terkait
Dan pembangunan kawasan Karebosi, dan proyek infrastruktur lain yang diperkirakan sulit selesai hingga akhir 2025. Begitu pun belanja tak Terduga, dipangkas dari Rp40 miliar menjadi Rp10 miliar atau berkurang 75%, dengan tetap menjaga ketersediaan dana untuk penanganan darurat dan bencana.
Langkah efisiensi ini, jelasnya, sesuai Arahan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBD. Pihakanya juga menajamkan program prioritas agar defisit tetap terkendali sesuai kapasitas fiskal daerah.
Pengurangan belanja tidak mengurangi fokus Pemkot pada 10 program prioritas, di antaranya. Perencanaan stadion, sekolah, puskesmas, fasilitas kepulauan, Makassar Creative Hub, seragam sekolah gratis, kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan, Universal Health Coverage (UHC), urban farming, penguatan UMKM dan investasi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan.
Dari sisi pembiayaan, penerimaan diproyeksikan Rp230,24 miliar, turun Rp69 miliar atau 23,25% hasil koreksi SILPA 2024 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI. Sementara itu, Pemkot tidak merencanakan pinjaman maupun penyertaan modal pada BUMD. Fokus diarahkan pada penataan organisasi dan persiapan dasar pemberian modal agar lebih produktif di tahun mendatang.
Sebelum mengakhiri penjelasannya, Munafri Arifuddin juga menyampaikan apresiasi atas masukan fraksi-fraksi DPRD. Pengelolaan pendapatan dan efektivitas belanja tidak bisa berdiri sendiri. Kami membutuhkan dukungan dan sinergi legislatif demi kesejahteraan masyarakat Makassar di Ibukota Sulawesi Selatan ini. (din)
Facebook Comments Box
Baca Juga
