Realisasi Anggaran Triwulan I 2025 Rendah, Komisi A DPRD Angkat Bicara

Makassar, Pedomanku.id:

Rendahnya realisasi anggaran, adalah fenomena umum yang disebabkan oleh kombinasi faktor seperti perencanaan yang buruk, keterlambatan proses lelang dan pengadaan, administrasi yang rumit, SDM yang kurang kapabel, serta pemotongan atau sentralisasi anggaran.

Masalah ini dapat mengakibatkan fungsi anggaran sebagai stimulus ekonomi tidak berjalan optimal dan perlu diatasi melalui peningkatan kapasitas pengelola keuangan, penyempurnaan regulasi, dan penguatan peran pengawasan.

Untuk itulah, Komisi A DPRD Kota Makassar menggelar rapat monitoring dan evaluasi (monev) triwulan pertama tahun 2025 bersama sejumlah mitra kerja, Kamis, 10 April 2025.

Rapat Monev yang berlangsung di ruang rapat Komisi A DPRD Makassar itu dipimpin Ketua Komisi A, Andi Phalevi dari Fraksi Gerindra, didampingi anggota lainnya seperti Ir. Zulkarnaen, Andi Hadi Ibrahim Baso, dan Irwan Jafar.

Andi Phalevi menyoroti rendahnya capaian realisasi fisik dan anggaran di awal tahun 2025. Ia mengungkapkan bahwa rata-rata capaian dari pihak kecamatan di Kota Makassar masih berkisar di angka 10 hingga 15 persen. Bahkan, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mencatatkan realisasi yang lebih rendah, hanya sekitar 4 persen.

Berita Terkait

KOMISI A DPRD MAKASSAR SOROTI GUDANG DALAM KOTA

Dia mengemukakan, secara keseluruhan, realisasi fisik dan anggaran masih sangat rendah. Kalau di kecamatan itu rata-rata di kisaran 10-15 persen, dan ada OPD yang baru sampai 4 persen. Ini sangat memprihatinkan.

Bahkan, sebagian besar penggunaan anggaran saat ini hanya terserap untuk pembayaran gaji pegawai. Sementara program kerja dan kegiatan lainnya belum berjalan signifikan akibat belum optimalnya serapan anggaran.

“Dewan baru melihat yang berjalan hanya pembayaran gaji. Program-program belum bisa jalan karena belum bisa melaksanakan kegiatan yang direncanakan. Ini perlu perhatian serius,” tuturnya.

Untuk itulah, Komisi A DPRD Makassar mendorong Pemerintah Kota Makassar segera melakukan langkah percepatan dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan program kegiatan. Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun yang bisa menyulitkan proses pembahasan perubahan anggaran. (ozan)

Berita Terkait

Terkait Tatib, DPRD Pasangkayu Konsultasi ke DPRD Makassar