Walikota Munafri Atensi OPD Genjot Serapan Belanja
Admin Pedomanku
Oktober 20, 2025 3:05 pm
.
3 min read
Makassar, Pedomanku.id:
Keterlambatan realisasi APBD bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penundaan pengesahan APBD karena tidak adanya kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD, proses lelang barang dan jasa yang lambat, serta persiapan pelaksanaan kegiatan yang belum selesai.
Keterlambatan ini berakibat pada rendahnya serapan anggaran dan penundaan pembayaran gaji pejabat daerah dan anggota DPRD.
Pemerintah Kota Makassar masuk sepuluh besar kota paling banyak menyimpan atau mengendapkan anggaran daerah di perbankan. Berdasarkan data Bank Indonesia pada 30 September 2025, Makassar berada di posisi ke sembilan setelah Tangerang Selatan.
Jumlah anggaran Pemkot Makassar yang belum terserap sebesar Rp1,06 triliun. Anggaran tersebut bersumber dari dana transfer pusat atau TKD.
Sementara secara nasional, seperti dikemukakan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti tingginya nilai anggaran pemerintah daerah yang tersimpan di Bank. Nilainya mencapai Rp234 triliun dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
Purbaya menilai, pemda tidak tanggap dalam mengeksekusi anggaran yang telah diberikan. “Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang pemda yang nganggur di bank sampai Rp234 triliun,” tuturnyadi sela sela Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin, 20 Oktober 2025.
Persoalan tersebut membuat Walikota Makassar Munafri Arifuddin berkomitmen memaksimalkan belanja daerah. Ia mengungkap, ada beberapa hal yang mempengaruhi lambannya serapan anggaran. Di antaranya, masa transisi pemerintah di triwulan pertama dan kedua. Kemudian efisiensi anggaran yang dilaBeberapa regulasi juga mengalami perubahan sehingga butuh penyesuaian. Sebut saja menyangkut mekanisme pengadaan barang dan jasa.
Menurut walikota yang juga Sarjana Hukum Unhas ini mengakui, pada triwulan terakhir penganggaran akan terserap lebih banyak anggaran. Sebab pada masa ini, biasanya seluruh program akan dimaksimalkan agar berjalan sesuai rencana.
Karenanya, Appi—sapaan akrabnya berharap, realisasi anggaran Pemkot Makassar bisa menyentuh angka 90 persen menjelang tutup tahun. Munafri memberi atensi kepada seluruh perangkat daerah untuk menggenjot kerja-kerjanya.
Walikota berpasangan Wakil Walikota Aliyah Mistika Ilhyam melihat, anggaran pasti akan keluar, dengan target serapan Makassar hingga mencapai 90 persen. Maknaya, dirinya meminta seluruh jajaran SKPD segera merealisasikan program dengan cepat.
Berita Terkait
Anggaran dari pusat memang seharusnya dimanfaatkan dengan baik. Jika tidak digunakan atau hanya mengendap di bank maka pemerintah dianggap tidak berkinerja baik. Anggaran tersebut terdiri dari Rp147,9 miliar dana bagi hasil (DBH) , Rp1,7 triliun dana alokasi umum (DAU), Rp7,2 miliar DAK Fisik, dan Rp523,8 miliar DAK non fisik.
“Harus jalan, kalau uang ini turun ke masyarakat otomatis putaran ekonomi pasti jalan. Ini kita maksimal untuk keluarkan (digunakan) uangnya,” katanya, seraya menambahkan, alokasi dana transfer Kota Makassar tahun 2025 sebesar Rp2,46 triliun. (adi)
Facebook Comments Box
Baca Juga
