Makassar, Pedomanku.id:
Ketua Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Makassar, Ismail, pada Selasa, 11 Maret 2025 mengakui, keberadaan BPR bisa menjadi solusi bagi pelaku usaha kecil yang membutuhkan akses permodalan dengan skema yang lebih terjangkau dibandingkan dengan pinjaman online ilegal.
Meski demikian, anggota Fraksi Golkar Makassar ini mengharapkan, Pemkot Makassar harus memastikan jika BPR benar-benar dikelola dengan baik, sehingga tidak mengalami permasalahan seperti pengelolaan BPR masa lalu.
“Setidaknya, kami mendukung upaya Pemkot Makassar yang kepingin menghidupkan kembali BPR. Koita juga mengharapkan, jika BPR itu dihidupkan kembali maka, kehadirannya betul betul membantu pelaku UMKM dan masyarakat kecil dalam mendapatkan akses pembiayaan yang lebih aman,” ujarnya.
Rekan Ismail juga anggota Komisi B DPRD Makassar, Hj Umiaty mengharapkan, agar Pemkot Makassar memberikan kajian komprehensif mengenai keberlanjutan operasional BPR ini. Ia menilai bahwa pendampingan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang penting, tetapi peran Pemkot dalam memastikan tata kelola yang profesional juga sangat krusial.
Bagi anggota Fraksi PPP Makassar ini, sebelum pengaktifan kembali BPR, Pemkot selain perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait manfaat dan mekanisme kerja bank ini, juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan dana.
“Harus ada sosialisasi yang jelas kepada masyarakat tentang bagaimana cara mengakses pinjaman dari BPR ini, apa saja persyaratannya, serta bagaimana pengawasannya agar tidak ada penyimpangan atau penyaluran kredit yang tidak tepat sasaran,” jelasnya.
Hj Umiaty Selain juga menyoroti perlunya penguatan literasi keuangan bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM, agar mereka bisa memanfaatkan layanan perbankan ini dengan bijak dan tidak terjebak dalam jeratan utang yang tidak terkendali. (ozan)