Guru Sertifikasi Aksi di DPRD Makassar
Admin Pedomanku
Februari 12, 2025 7:40 pm
.
2 min read
Makassar, Pedomanku,id:
Ratusan guru bersertifikasi memilih menggelar aksi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Selasa, 12 Pebruari 2025. Aksi di gedung wakil rakyat itu berkaitan dengan keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi guru, atau tunjangan profesi guru (TPG).
Pasalnya, TPG adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik. Tunjangan ini diatur berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan menjadi salah satu hak profesional guru sebagai bentuk penghargaan atas kompetensinya.
Wakil Ketua I DPRD Makassar, Andi Suharmika, serta anggota Komisi D DPRD Makassar, Muchlis Misbah dan Fahrizal Arrahman Husain, didampingi oleh Kabag Humas dan Protokol DPRD Makassar, Syahril menerima aksi perwakilan pahlawan tanpa tanda jasa tersebut.
Di gedung dewan itu, para guru menyampaikan aspirasi mereka terkait keterlambatan pencairan tunjangan sertifikasi. Masalah ini terjadi karena belum terbitnya Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Pendidikan, yang menjadi dasar pencairan dana tersebut.
“Kami belum menerima tunjangan sertifikasi sejak Juli hingga Desember 2024. Meski telah berulang kali berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kota Makassar, hingga Februari 2025, hak mereka sebagai tenaga pendidik belum juga terpenuhi. Kami yang berjumlah 278 orang belum menerima tunjangan selama enam bulan. Padahal, ini adalah hak kami sebagai tenaga pendidik,” tegas perwakilan guru.
Menurutnya, keterlambatan ini diduga disebabkan sejumlah factor. Misalnya, kesalahan dan keterlambatan input data para guru, yang menghambat proses validasi. Selain itu, beban administrasi yang tinggi di akhir tahun membuat operator kementerian kewalahan dalam memproses verifikasi data dari seluruh Indonesia. SK yang belum terbit ini menjadi penghalang bagi Kementerian Keuangan untuk mentransfer dana sertifikasi ke daerah.
Usai mendengar aspirasi guru, anggota Komisi D DPRD Makassar, Muchlis Misbah, menegaskan Pemerintah Kota Makassar harus lebih serius dalam menangani persoalan ini agar tidak terulang di masa depan.
Muchlis Misbah juga menyoroti pentingnya penempatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kompeten dan responsif terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Ke depan, dia meminta walikota harus memastikan bahwa kepala OPD, termasuk Dinas Pendidikan. (ozan)
Facebook Comments Box
Berita Terkait
Baca Juga
