Dua Fraksi di DPRD Makassar Minta Pemkot Segera Selesaikan Sengketa Lahan Sekolah
Admin Pedomanku
Juli 16, 2025 12:44 pm
.
3 min read
Makassar, Pedomanku.id:
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada paripurna kedua belas masa persidangan ketiga tahun sidang 2024/2025 DPRD Kota Makassar tentang Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Ranperda RPJMD 2025-2029, Rabu, 16 Juli 2025 memberikan banyak catatan untuk Pemerintah Kota Makassar dalam menjalankan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Di sela sela paripurna itu, Juru Bicara Fraksi PKB, Basdir memebedah sektor pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama dalam program pemerintah hingga lima tahun ke depan. Dia mengingatkan agar Pemkot segera menyelesaikan sengketa lahan Sekolah Dasar Pajjaiang.
Basdir mengemukakan, status lahan yang tidak jelas akan berdampak pada kelangsungan pendidikan anak-anak. Selain itu, terjadi persoalan berulang yang terus menerus terjadi setiap tahun ajaran baru.
Dia mencontohkan, maraknya protes masyarakat akibat banyaknya lulusan SD yang tidak mampu tertampung oleh SMP di Kota Makassar. Hal ini disebabkan karena perbedaan rasio yang mencolok.
“Sudah saatnya pemerintah kota tidak hanya bertumpu pada solusi jangka pendek namun mulai merencanakan solusi jangka panjang berupa penambahan infrastruktur hingga gedung sekolah SMP secara bertahap,” jelasnya.
Berita Terkait
Pemkot Makassar, jelasnya, harus mulai menganggarkan pembangunan SMP baru serta menyusun roadmap pertumbuhan sekolah hingga setidaknya 10 tahun ke depan. “Roadmap omo bertujuan memperkecil selisih daya tampung lulusan SD ke SMP secara signifikan dan nantinya akan memenuhi rasio ideal,” ujarnya.
Menyoal di sekor kesehatan, jelasnya, Fraksi PKB mendorong penguatan program kesehatan masyarakat. Termasuk pengawasan intensif terhadap program sampah gratis, serta pembangunan dan operasional Puskesmas di wilayah Ujung Pandang Baru agar segera dilanjutkan dengan alokasi anggaran yang memadai.
“Kemudian, untuk hal yang sifatnya integrasi teknologi digital dan inovasi program kreatifitas masyarakat seperti pelaksanaan program Makassar Creative Hub serta pembuatan Makassar Super APPS,” tambahnya.
Menurutnya, implementasi teknologi dalam layanan publik ini harus memperhatikan tingkat
adopsi masyarakat agar tidak sekadar menjadi simbol modernisasi tanpa fungsi nyata.
Selain itu harus dipastikan Makassar Creative Hub (MCH), harus diarahkan untuk mencari talenta baru Kota Makassar, bukan sebatas diarahkan menjadi tim elite berisi orang-orang tertentu dan itu-itu saja.
“Dalam analisis fraksi PKB, program MCH akan menjadi maksimal jika memiliki fungsi sebagai promotor bakat bakat baru Kota Makassar,” paparnya.
Kemudian terkait penataan kota, PMB memberikan perhatian serius pada program normalisasi sungai, kanal, dan drainase untuk mengurangi risiko banjir yang selama ini menjadi keluhan warga.
Fraksi PKB juga mencatat bahwa proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) saat ini baru mencapai 11 persen, jauh di bawah standar.
“Kami mendorong optimalisasi pemanfaatan fasum dan fasos, termasuk penyediaan anggaran khusus untuk perawatan RTH yang berstatus fasum-fasos,” tuturnya.
Fraksi PKB menekankan pentingnya revitalisasi pasar lokal agar lebih layak sebagai pusat penyediaan bahan pangan warga kota.
Menyinggung dukungannya kepada sektor usaha kecil, program seragam sekolah gratis juga harus dikontrol ketat, dengan jaminan mutu yang baik dan benar-benar melibatkan UMKM lokal.
Mengenai tata kelola lalu lintas, ia mendorong agar dilakukan pengkajian ulang tata laksana lalu lintas kota, sekaligus menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap penggunaan jalan raya sebagai parkir permanen. PKB juga meminta pemerintah kota melakukan sosialisasi yang lebih baik terkait konsep parkir tahunan, agar tidak menimbulkan Kesalahpahaman di Masyarakat. Pemkot diharapkan mendorong percepatan serapan anggaran dengan fokus pada program yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar rakyat. (ozan)
Facebook Comments Box
Baca Juga
