Legislator Gerindra Soroti Intervensi  Birokasi dalam Pemilihan Ketua RT/RW

Makassar, Pedomanku.id:

Asas-asas pelayanan publik yang harus menjadi perhatian dalam pemilihan RT terutama terkait asas kepastian hukum, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, dan akuntabilitas. Pada asas kepastian hukum, penyelenggara pemilihan RT harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama dalam hal persyaratan calon, mekanisme, sampai penetapannya.

Sehingga dengan adanya kepastian hukum, tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar serta memberikan jaminan terwujudnya hak, kewajiban, dan keadilan dalam penyelenggaraan pelayanan tersebut.

Kemudian asas keterbukaan yang mana masyarakat sebagai penerima pelayanan dapat dengan mudah mengetahui informasi terkait pemilihan RT dari tahap awal sampai akhir. Yang terakhir, asas akuntabilitas yang mana dalam proses penyelenggaraan pemilihan RT dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga apabila sekiranya ditemukan maladministrasi, penyelenggara siap mendapatkan konsekuensinya.

Alasan itulah, maka legislator dari Fraksi Partai Gerindra, Kasrudi menyoroti potensi penyimpangan dan intervensi birokrasi dalam proses pemilihan.

“Kita jangan menganggap remeh pemilihan RT dan RW. Justru di sanalah awal mula demokrasi dibentuk. Kalau sejak di level bawah sudah ada pengaturan atau tekanan, maka sistem ke atas juga akan ikut rusak,” tegansya.

Berita Terkait

Sekda Makassar Sebut, BAZNAS Punya Tujuan Suci

Kasrudi mengingatkan camat dan lurah agar tidak ikut bermain dalam proses pemilihan, baik secara langsung maupun terselubung. Jangan ada camat atau lurah yang coba-coba menggiring dukungan ke calon tertentu. Biarkan masyarakat yang menentukan pilihannya.

Dia juga menyambut baik keberadaan posko pengaduan yang digagas DPRD. Menurutnya, langkah itu perlu dioptimalkan untuk benar-benar menjadi saluran laporan masyarakat.”Posko itu harus betul-betul aktif, bukan sekadar simbol. Kami akan pantau langsung dan turun ke lapangan bila perlu,” bebernya.‎

‎Sebelum menutup pandangannya, Kasrudi mengimbau seluruh elemen masyarakat, termasuk Plt yang saat ini masih menjabat, untuk menjaga proses pemilihan tetap damai dan bebas dari praktik transaksional.  (ozan)

Berita Terkait

Terkait PSEL, Komisi C RDP Dinas Lingkungan Hidup