Dekan FEB UNUSIA di RRI Meulaboh: Ekonomi Digital Harus Memuliakan Manusia, Bukan Sekadar Memperbanyak Aplikasi

Meulaboh, Pedomanku.id:

Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (FEB UNUSIA), Dr. Muhammad Aras Prabowo, S.E., M.Ak., menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital Indonesia harus diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar jumlah aplikasi dan platform yang dikembangkan pemerintah.

Pandangan tersebut menjadi pokok pembahasan dalam materi Dialog Publik RRI Meulaboh bertajuk “Ekonomi Digital: Dari Layanan Digital Menuju Pemerintahan yang Akuntabel”, Jumat (13/11/2026).

“Jangan sampai pemerintah merasa berhasil karena sudah memiliki banyak aplikasi, sementara rakyat masih kesulitan mengurus administrasi, memperoleh bantuan, atau mengakses pelayanan dasar. Ukuran keberhasilan digitalisasi adalah ketika waktu pelayanan semakin singkat, biaya semakin murah, dan masyarakat semakin mudah mendapatkan haknya,” ujar Aras.

Menurutnya, berbagai program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, bantuan sosial, hingga penguatan ketahanan pangan, membutuhkan sistem digital yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Digitalisasi tidak otomatis melahirkan kejujuran. Pengadaan barang masih bisa bermasalah, bantuan masih bisa salah sasaran, dan anggaran masih bisa disalahgunakan apabila pengawasannya lemah. Teknologi harus menjadi alat untuk memperkuat akuntabilitas, bukan sekadar memperindah laporan,” tegasnya.

Host Dialog Publik RRI Meulaboh turut menyoroti tantangan masyarakat daerah, terutama pelaku UMKM, petani, nelayan, dan warga perdesaan dalam menghadapi perkembangan teknologi.

“Bagaimana memastikan ekonomi digital tidak hanya menguntungkan masyarakat perkotaan, tetapi juga benar-benar membuka peluang bagi pedagang kecil, petani, dan nelayan di daerah seperti Aceh Barat?” tanya host dalam rancangan dialog tersebut.

Menanggapi persoalan itu, Aras menekankan pentingnya literasi keuangan digital, pendampingan UMKM, akses internet yang terjangkau, serta penguatan tata kelola ekonomi desa.

“Pedagang kecil tidak cukup hanya diajarkan menggunakan QRIS. Mereka juga harus memahami pencatatan keuangan, menghitung keuntungan, dan mengembangkan pasar. Begitu pula koperasi desa, jangan sampai digital di atas kertas, tetapi pengelolaannya tetap tertutup,” jelasnya.

Aras mengajak pemerintah, perguruan tinggi, media, dan masyarakat sipil membangun pengawasan partisipatif terhadap program pembangunan.

“Negara tidak cukup hadir di layar ponsel; negara harus terasa hadir ketika rakyat membutuhkan pelayanan. Digital itu alat, sedangkan keadilan, amanah, dan akuntabilitas adalah tujuannya,” pungkas Aras. (rls).