Dinas PPKB Makassar Gelar Pelayanan KB kepada 50 Akseptor di Pulau Barrang Caddi

Admin Pedomanku September 15, 2025 4:28 pm . 2 min read

Dinas PPKB Makassar Gelar Pelayanan KB kepada 50 Akseptor di Pulau Barrang Caddi

Makasasr, Pedomanku.id:

Program keluarga berencana (KB) di kepulauan dilaksanakan dengan strategi khusus untuk mengatasi tantangan geografis.

Layanan KB berbasis Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) mencakup pemasangan alat seperti Implan, IUD (Spiral), dan Kontrasepsi Mantap (MOW/Vasektomi dan MOP/Tubektomi). Metode ini bertujuan untuk menunda, menjarangkan, atau menghentikan kehamilan dengan perlindungan yang lama, seperti 3 tahun hingga seumur hidup, dan sangat efektif serta praktis.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Makassar pun menunjukkan komitmennya dalam mendekatkan layanan KB kepada masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan.

Dinas yang dipimpin A.Irwan bangsawan ini pada Senin, 15 September 2025 menggelar layanan KB berbasis Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dilaksanakan di Pulau Barrang Caddi, Kecamatan Sangkarrang. Kegiatan ini dipusatkan di lokasi Damling dan mendapat sambutan antusias dari warga setempat.

Kepala Dinas PP KB Kota Makassar, Irwan Bangsawan, di sela sela kegiatan didampingi Sekretaris Dinas, Kepala Bidang KB, staf teknis, Kepala UPT KB Kecamatan Sangkarrang, serta penyuluh KB wilayah tersebut.

Berita Terkait

BAZNAS Makassar Berbagi di Hari Jumat

Kegiatan yang diikuti sebanyak 50 akseptor itu turut menerima pelayanan MKJP. Program ini bertujuan meningkatkan efektivitas penggunaan alat kontrasepsi serta mendukung upaya pengendalian pertumbuhan penduduk di wilayah Makassar.

Pelayanan KB MKJP ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemkot Makassar dalam mewujudkan visi pembangunan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga, terutama bagi masyarakat pesisir dan kepulauan.

Menurutnya, pihaknya kepingin memastikan masyarakat di wilayah kepulauan juga mendapatkan hak yang sama dalam pelayanan KB. Melalui MKJP, diharapkan para akseptor lebih terlindungi dan program pengendalian penduduk berjalan efektif, sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga. (adi)

Facebook Comments Box