Soal Capaian PAD, Bupati Maros Bakal Evaluasi OPD

Maros, Pedomanku,id:

Bupati Maros, Chaidir Syam berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi secara berkala terhadap OPD yang capaiannya masih di bawah target. Tujuannya guna memastikan stabilitas fiskal daerah tetap terjaga hingga anggaran akhir tahun.

Evaluasi tersebut dilakukan atas realisasi PAD Kabupaten Maros pada triwulan pertama tahun 2026 menunjukkan tren positif. Hingga akhir Maret, pencapaian PAD tercatat menyentuh angka Rp79 miliar atau sekitar 22,55 persen dari target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp352 miliar.

Bupati Maros, Chaidir Syam, menilai capaian tersebut hampir memenuhi target ideal triwulan pertama sebesar 25 persen. Meski demikian, dirinya terus memacu kinerja setiap sektor agar target akhir tahun dapat tercapai secara maksimal.

Bupati dua periode dalam rapat koordinasi di Kantor Bupati Maros, belum lama itu mengakui, secara umum trennya sangat positif. Sudah 22 persen, dan ini akan terus kita maksimalkan melalui penguatan koordinasi antar-instansi.

Menurutnya, meski secara total menunjukkan kemajuan yang baik, namun sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih menghadapi tantangan besar. Dari target Rp41,5 miliar, realisasi saat ini baru mencapai Rp2 miliar atau 4,84 persen.

Chaidir Syam berpasangan dengan Andi Muetazim sebagai wakil bupati itu mengemukakanh, salah satu tantangan utama adalah, keberadaan wajib pajak yang berdomisili di luar daerah, sementara objek pajaknya berada di wilayah kabupaten beribukota Turikale tersebut.

Kondisi ini terjadi, lantaran banyak pemilik lahan yang berada di luar daerah, sedangkan objek pajaknya ada di Maros, seperti yang terpantau di Kecamatan Marawa. Makanya, memerlukan strategi pengumpulan yang lebih spesifik.

Dalam laporan realisasi tersebut, terungkap bahwa kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memahami PAD masih belum merata.  Capaian Tertinggi, Dinas Lingkungan Hidup memimpin dengan realisasi 40 persen (Rp100 juta dari target Rp250 juta).

Sektor Pariwisata, realisasi berada di angka 9,6 persen (Rp576 juta), namun diprediksi melonjak hingga 20 persen jika digabungkan dengan kontribusi kawasan wisata Bantimurung. Sektor Perdagangan & UKM, baru mencapai 12 persen (Rp529 juta), yang mempengaruhi pola pembayaran sewa kios setiap enam bulan.

Sektor Pertanian, tercatat 14,7 persen (Rp91 juta), terkendala sistem layanan rumah potong hewan yang belum berbasis kunjungan langsung.

Di sisi lain, fasilitas kesehatan di daerah seperti Kecamatan Camba mulai menyumbang pendapatan melalui pasien non-KTP Maros. Namun kontribusi ini belum optimal karena masih dalam proses akreditasi untuk klaim BPJS. (ozan)