DBH Belum Ditransfer, ini Kata Kepala BPKAD Makassar

Makassar, Pedomanku.id: Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga Desember 2024 ini belum mentransfer Dana Bagi Hasil (DBH) ke pemerintah kota/kabupaten.

Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, M Dakhlan mengatakan bahwa pembayaran DBH untuk Pemkot Makassar tidak bisa ditransfer. Ia mengaku, tak tahu pasti  alasan Pemprov Sulsel tidak dapat menyalurkan DBH.

“Coba dikonfirmasi ke provinsi karena sudah ada pernyataan kepala BPKAD Sulsel kalau DBH kita tidak terbayarkan,” kata Dakhlan, Selasa 5 November 2024

Besaran dana transfer yang diterima selama 2024 juga belum ia pastikan berapa jumlahnya. “Saya belum tahu pasti juga berapa bulan, kalau sampai misalnya 7,8 atau 9 bulan yang terbayar ini kan sangat mempengaruhi APBD kita,” ujarnya.

Diketahui, kondisi kas daerah Pemkot Makassar saat ini mengalami keterbatasan anggaran. Penyebabnya karena dana transfer dari pemerintah pusat belum diserahkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ke Pemkot Makassar.

Pjs Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis mengatakan, Pemprov Sulsel mestinya telah menyerahkan dana transfer atau Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Pemkot Makassar. Hanya saja, hingga saat ini belum juga terealisasi.

Berita Terkait

Kepala Bappeda dan ketua DPRD Makassar Narasumber di Musrenbang Tallo

Diketahui, dana transfer pusat untuk Pemkot Makassar pada tahun 2024 sebesar Rp2,24 triliun. Terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Fisik (DAK Fisik), DAK non fisik, Dana Bagi Hasil (DBH), dan DID.

“Dana bagi hasil itu kewajiban pemerintah provinsi untuk menyerahkan ke kabupaten kota karena menjadi hak dari pemerintah kota, muda-mudahan bisa segera merealisasikan itu,” ucap Andi Arwin.

Kata Arwin, DBH ini penting karena menjadi salah satu sumber pendapatan bagi Pemkot Makassar, karena berkonstribusi terhadap keberlangsungan program-program di Kota Makassar. Jika dana transfer tidak diberikan Pemprov maka  program kegiatan di Makassar akan terhambat.

Saat ini banyak program kegiatan di Pemkot Makassar yang tidak berjalan baik karena keterbatasan anggaran dalam rekening kas umum daerah (RKUD).

Pemkot Makassar harus melakukan menejemen yang baik agar program prioritas tetap bisa berjalan menggunakan anggaran yang ada. (awing)