Di Hadapan Komisi III, AMHTN-SI Ingatkan: RUU Perampasan Aset Jangan Berubah Jadi Alat Kriminalisasi

Jakarta, Pedomanku.id:

Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara Se-Indonesia (DPP AMHTN-SI) mendukung pembentukan Undang-Undang tentang Perampasan Aset, tetapi mengingatkan DPR agar aturan tersebut tidak berubah menjadi alat kriminalisasi, tekanan politik, atau perampasan hak warga secara sewenang-wenang. Dukungan itu disertai syarat tegas: kewenangan negara harus dibatasi oleh prinsip negara hukum, konstitusionalisme, dan checks and balances. Sikap tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI dengan tema “Memperkuat Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana melalui Pembentukan Undang-Undang yang Berkeadilan, Akuntabel, dan Berlandaskan Prinsip Negara Hukum Konstitusional.”
DPP AMHTN-SI memandang RUU Perampasan Aset sebagai kebutuhan penting untuk memperkuat penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi dan tindak pidana lain yang menghasilkan keuntungan ekonomi. Selama ini, pelaku kejahatan dapat dipidana, tetapi hasil kejahatannya masih berpotensi disembunyikan, dialihkan, atau disamarkan kepemilikannya.
Namun, organisasi mahasiswa tersebut mengingatkan bahwa urgensi pemberantasan tindak pidana tidak boleh menjadi alasan memberikan kewenangan tanpa batas kepada negara. Perampasan aset berdampak langsung pada hak milik, kepastian hukum, dan hak konstitusional warga negara.
“Dalam negara hukum, tujuan yang baik tidak dapat membenarkan penggunaan kewenangan negara tanpa batas,” demikian tegas tegas Tri Rahmadona, S.H. Ketua Umum DPP AMHTN-SI.
DPP AMHTN-SI juga menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh dipertentangkan dengan perlindungan hak asasi manusia karena keduanya merupakan kewajiban konstitusional yang harus berjalan beriringan.
Dalam paparannya, DPP AMHTN-SI merujuk sejumlah ketentuan UUD 1945, antara lain Pasal 1 ayat (3) tentang negara hukum, Pasal 24 ayat (1) tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka, Pasal 28D ayat (1) tentang kepastian hukum yang adil, Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) tentang perlindungan hak milik, serta Pasal 28J ayat (2) tentang pembatasan hak yang hanya dapat dilakukan melalui undang-undang. Organisasi ini juga merujuk UU Tindak Pidana Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, serta United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 7 Tahun 2006.

DPP AMHTN-SI menyampaikan beberapa masukan pokok terhadap pengaturan RUU Perampasan Aset:
• Checks and balances. Kewenangan penyidik, penuntut umum, pengadilan, dan lembaga pengelola aset harus dipisahkan secara tegas untuk mencegah pemusatan kekuasaan dan konflik kepentingan. Keputusan akhir perampasan harus berada di tangan pengadilan yang independen.
• In personam sebagai jalur utama. Perampasan aset melalui proses pidana harus menjadi mekanisme utama, sedangkan perampasan tanpa pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture/NCBF) hanya boleh menjadi mekanisme khusus dengan kriteria objektif, terbatas, dan diawasi pengadilan.
• Standar pembuktian. Ketidakmampuan menjelaskan asal-usul kekayaan tidak boleh otomatis dianggap sebagai bukti tindak pidana. Negara tetap wajib menunjukkan hubungan aset dengan tindak pidana, dan pembalikan beban pembuktian secara mutlak harus dilarang.
• Perlindungan pihak ketiga beritikad baik. Pasangan, ahli waris, kreditur, mitra usaha, dan pemegang hak bersama harus memperoleh pemberitahuan, hak mengajukan keberatan, dan pemulihan hak apabila asetnya dirampas tanpa dasar sah.
• Proporsionalitas. Nilai aset yang dirampas harus dinilai secara objektif dan tidak boleh menjangkau harta sah yang tidak berkaitan dengan tindak pidana.
• Illicit enrichment. Apabila hendak dijadikan tindak pidana tersendiri, harus dirumuskan terbuka dalam hukum pidana materiil, bukan diselipkan melalui ketentuan prosedural perampasan aset.
• Pengelolaan aset. Aset yang dirampas harus dikelola secara profesional, transparan, dan dapat diaudit, dengan hasil pengelolaannya tercatat dalam sistem keuangan negara.
• Partisipasi publik yang bermakna. Akses terhadap naskah akademik dan draf RUU harus dibuka, disertai penjelasan atas masukan masyarakat yang diterima maupun tidak diakomodasi.

DPP AMHTN-SI turut mengajukan sepuluh pertanyaan strategis kepada Komisi III DPR RI. Di antaranya, bagaimana DPR memastikan kewenangan perampasan aset tidak menumpuk pada aparat penegak hukum tanpa pengawasan memadai, bagaimana desain pengawasan yudisial terhadap pembekuan dan penyitaan sebelum putusan akhir, serta bagaimana RUU ini mencegah perampasan aset digunakan sebagai instrumen kriminalisasi, tekanan politik, atau tindakan diskriminatif.
Organisasi ini juga mempertanyakan batasan penerapan NCBF, jaminan perlindungan hak pihak ketiga, serta jaminan keterbukaan informasi mengenai nilai aset yang dirampas, biaya
DPP AMHTN-SI merekomendasikan agar undang-undang ini dievaluasi secara berkala, termasuk evaluasi menyeluruh setelah lima tahun pelaksanaan, guna menilai efektivitas pemulihan aset, kepastian hukum, perlindungan hak, dan potensi penyalahgunaan kewenangan.
“Undang-undang yang kuat bukanlah undang-undang yang memberikan kekuasaan tanpa batas kepada negara, melainkan undang-undang yang mampu membuat negara bertindak efektif sekaligus tunduk pada konstitusi,” tegas Tri Rahmadona, S.H. Ketua Umum DPP AMHTN-SI.
DPP AMHTN-SI mendorong Komisi III DPR RI bersama Pemerintah memastikan RUU Perampasan Aset tidak hanya menjadi instrumen penindakan, tetapi juga instrumen konstitusional yang menjamin pembatasan kekuasaan dan akuntabilitas penyelenggara negara. (rls).