Jakarta, Pedomanku,id:
Menteri Agama RI sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, menegaskan pentingnya mentransformasikan diplomasi keagamaan dari deklarasi moral menjadi gerakan kemanusiaan yang berdampak nyata.
Pesan tersebut mengemuka dalam Launching & Book Talk “Istiqlal untuk Dunia: Manifesto Perdamaian dari Indonesia” di Ruang VIP Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Buku karya Dr. Muhammad Aras Prabowo dan Farid F. Saenong, Ph.D., tersebut mengembangkan spirit Deklarasi Istiqlal yang ditandatangani Nasaruddin Umar bersama Paus Fransiskus pada 5 September 2024. Melalui 16 bab, buku ini mengintegrasikan perdamaian, dialog lintas iman, ekoteologi, keadilan ekonomi, dan diplomasi moral Indonesia.
Dalam pidato utamanya, Nasaruddin menegaskan bahwa rumah ibadah harus melampaui fungsi ritual.
“Masjid ke depan itu bukan hanya tempat sujud, tetapi juga tempat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan keumatan dan kemanusiaan,” ujarnya.
Ia mencontohkan pengembangan Istiqlal Global Fund sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan penguatan kemandirian umat melalui pengelolaan sumber daya produktif.
Farid F. Saenong, Ph.D., Koordinator Staf Khusus Menteri Agama sekaligus penulis, memandang Deklarasi Istiqlal sebagai bahasa etika universal.
“Pesan Deklarasi Istiqlal melampaui batas negara dan agama,” tegasnya.
Menurutnya, persaudaraan, dialog, dan tanggung jawab ekologis harus diterjemahkan menjadi kolaborasi internasional yang berkelanjutan.
Penulis lainnya, Dr. Muhammad Aras Prabowo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNUSIA, menekankan pentingnya transformasi ekonomi moral berbasis masjid.
“Melalui buku ini kami ingin menunjukkan bahwa agama dapat menjadi energi moral yang menyatukan manusia,” ungkapnya.
Aras juga menawarkan penguatan koperasi komunitas, literasi keuangan, pemberdayaan UMKM, serta audit dampak sosial untuk memastikan masjid menghasilkan kesejahteraan yang inklusif dan terukur.
Dari perspektif diplomasi publik, Joneri Alimin, M.Si., Plt. Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI, menyampaikan bahawa “Diplomasi keagamaan Indonesia harus bergerak dari pengakuan simbolik menuju kemitraan internasional yang menghadirkan manfaat kemanusiaan secara konkret.”
Sementara itu, Ahmad Khoirul Umam, Ph.D., Direktur Paramadina Graduate School of Diplomacy, menegaskan bahwa “Pengaruh moral Indonesia tidak cukup dibangun melalui deklarasi, tetapi membutuhkan konsistensi kebijakan, kelembagaan, dan keberhasilan nyata.”
Diskusi yang dimoderatori Karim Bakri dari Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal (PKUMI) tersebut turut mengangkat urgensi pendidikan perdamaian, ekonomi komunitas, dan gerakan rumah ibadah hijau.
Momentum ini memperkuat kesinambungan Jakarta Understanding hasil International Grand Imams Conference 2026 dengan agenda diplomasi kemanusiaan Indonesia.
Buku Istiqlal untuk Dunia diharapkan menjadi referensi strategis bagi pengembangan jejaring masjid, perguruan tinggi, pemerintah, dan komunitas internasional.
Pesan utamanya jelas: perdamaian tidak cukup dideklarasikan, melainkan harus diwujudkan melalui keadilan, pemberdayaan, akuntabilitas, dan keberlanjutan. (Aras Prabowo).