Maros, Pedomanku,Id:
Universal Health Coverage (UHC), atau Cakupan Kesehatan Semesta berpotensi meningkatkan kesehatan global dan mengurangi kemiskinan secara signifikan. Sekalipun demikian, hal tersebut hanya dapat dicapai jika penyakit tidak menular (PTM) dimasukkan dalam paket manfaat kesehatan UHC nasional. Salah satu kabupatyen penerima UHC Award ini adalah Maros.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros kembali meraih penghargaan UHC dari Pemerintah Pusat. Penghargaan itu diserahkan dalam ajang UHC Award yang dihadiri oleh Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin di Ball Room Krakatau, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024.
Bupati Maros diwakili Wakil Bupati Suhartina Bohari menerima langsung penghargaan itu mengatakan, UHC award ini merupakan yang kedua kalinya diraih oleh Pemkab Maros. Namun, tahun ini kategori yang diraih sudah di level madya. Tahun 2023 lalu, kabupaten berjuluk Buttasalewangan itu belum ada kategori yang diterima Maros.
Menurut Suhartina, ukuran mendapatkan penghargaan UHC Madya ini adalah jumlah penduduk yang sudah tercakup dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Maros saat ini, sudah hampir 100 persen. Tahun lalu itu baru sekitar 95 persen yang tercover. Tahun ini sudah di atas 98 persen masyarakat kita yang tercover JKN. Ini sesuai target nasional di tahun 2024 ini sudah harus 98 persen.
Penghargaan UHC ini, demikian Suhartina, merupakan bentuk keseriusan Pemkab Maros untuk memastikan seluruh masyarakat Maros mendapatkan pelayanan dan jaminan kesehatan. Selama masih terdata sebagai warga Maros, kata dia, saat sakit, wajib diberikan pelayanan kesehatan. Meskipun tidak memiliki kartu BPJS.
Jadi, sebenarnya di Kabupaten Maros sudah tidak ada lagi warganya yang menderita sakit, yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, lantaran tidak memiliki biaya atau BPJS. Makanya, dimanapun mereka berada harus dipantau.
Suhartina menyebutkan, tahun 2024 ini, Pemkab Maros menggelontorkan Rp24 miliaruntuk pembayaran iuran BPJS bagi masyarakat yang belum tercover program JKN. “Kalau tahun lalu itu masih Rp22 miliar. Nah makanya cakupan JKN ini semakin naik karena kontribusi kita juga kita tambah tahun ini menjadi Rp24 miliar,” tututp Ketua DPD Golkar Maros tersebut.
Kepala Cabang BPJS Maros, Nurbaya Basmar yang ikut mendampingi Wakil Bupati Maros menjelaskan, kategori UHC utama keaktifan peserta BPJS harus di atas 80 persen. Tahun 2025 nanti Pemkab Maros bersama BPJS menargetkan penghargaan UHC kategori utama.
“Dari total peserta BPJS di Maros sebanyak 418 ribuan orang, 79 persen di antaranya aktif membayar iuran. Nah sementara untuk UHC utama itu harus 80 persen keaktifan,” tutur Nurbaya. (wis)