Sekretariat Dewan Makassar Gelar Diskusi Kecerdasan Buatan di Aston
Admin Pedomanku
Agustus 5, 2024 1:49 pm
.
2 min read
Makassar, Pedomanku.id:
Sekretariat DPRD Kota Makassar menggelar diskusi publik “artificial intelligence (AI), atau Kecerdasan Buatan AI dalam Transformasi Pemerintah dan Pilkada” di Hotel Aston Makassar, Senin, 5 Agustus 2024.
Diskusi publik menghadirkan sejumlah pembicara. Misalnya, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Makassar Ari Ashari Ilham, Kepala Bappeda Kota Makassar, Zulkifli, dan Sulfikar Suaib dari AI Dev & AICO.
Sekwan Kota Makassar, H.Dahyal mengemukakan, penggunaan kecerdasan buatan, atau AI dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, menjadi sorotan yang serius. Karenanya, pihaknya menggelar diskusi khusus untuk membahas potensi dampak Al dalam transformasi pemerintahan dan khususnya dalam konteks Pilkada.
Menurutnya, transformasi Al ini adalah kemajuan yang tak terelakan. Namun, kita perlu waspada terhadap potensi penyalahgunaannya, terutama dalam dunia politik.
H.Dahyal memberi contoh, program Makassar Smart City yang digagas Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto telah menunjukkan betapa pesatnya perkembangan teknologi di Makassar. Hanya saja, kemajuan teknologi juga membawa tantangan baru, terutama terkait etika dan keamanan data.
“Sejatinya seluruh elemen perlu memikirkan bagaimana Al dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita. Namun, kita juga harus waspada terhadap potensi penyalahgunaannya untuk menyebarkan hoaks, manipulasi opini publik, dan mengganggu stabilitas politik,” urai Dahyal.
Ketua Fraksi NasDem DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham. Disisi lain, dia juga menyoroti pentingnya regulasi Al dalam konteks politik. Apalagi, di momentum Pilkada serentak November mendatang.
Menurutnya, Al memiliki potensi besar untuk mengubah lanskah politik. Namun, kita harus memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan segelintir kelompok.
Sementara itu, Sulfikar Suaib memaparkan berbagai potensi dan risiko penggunaan Al dalam politik. Menurutnya, Al dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemilu, menganalisis sentimen publik, dan menyusun strategi kampanye yang lebih efektif.
Dia menyebut, pemerintah perlu segera merumuskan regulasi yang komprehensif untuk mengatur penggunaan Al dalam politik. Regulasi ini harus memastikan bahwa Al digunakan secara etis dan bertanggung jawab. (elin)
Berita Terkait
Facebook Comments Box
Baca Juga
