Aswaja NU: Melampaui Kapitalisme dan Sosialisme

Zaenuddin Endy
Komunitas Pecinta Indonesia, Nusantara, dan Ulama (KOPINU)

Ada kecenderungan untuk menempatkan setiap gagasan sosial, politik, dan ekonomi ke dalam dua kutub besar ideologi, yakni kapitalisme dan sosialisme. Kapitalisme dianggap sebagai sistem yang memberikan kebebasan kepada individu untuk menguasai sumber daya dan mengembangkan kekayaan, sedangkan sosialisme menekankan kepemilikan kolektif dan peran negara dalam mengatur distribusi sumber daya ekonomi. Di tengah perdebatan tersebut, penting untuk menegaskan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) Nahdlatul Ulama (NU) bukanlah kapitalisme dan bukan pula sosialisme.

Aswaja NU tidak lahir dari rahim pertentangan ideologi ekonomi modern. Ia merupakan manhaj al-fikr (metode berpikir), manhaj al-amal (metode bertindak), dan manhaj al-harakah (metode bergerak) yang berakar pada tradisi keilmuan Islam, pemikiran para ulama, serta pengalaman historis umat Islam dalam membangun kehidupan yang seimbang. Karena itu, Aswaja tidak dapat direduksi menjadi salah satu sistem ekonomi yang berkembang dalam sejarah pemikiran Barat.

Prinsip tawassuth (moderat), tawazun (seimbang), tasamuh (toleran), i’tidal (tegak lurus atau adil), dan amar makruf nahy mungkar (memerintahkan untuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran) memberikan fondasi etik bagi Aswaja dalam memandang kehidupan ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut bukan sekadar jargon keagamaan, melainkan kerangka moral untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak kehilangan dimensi kemanusiaan dan tanggung jawab sosial.

Kapitalisme, pada satu sisi, memberikan ruang bagi kreativitas individu, kebebasan berusaha, kepemilikan pribadi, dan kompetisi ekonomi. Unsur-unsur tersebut tidak seluruhnya bertentangan dengan Islam. Islam mengakui hak kepemilikan, mendorong umatnya bekerja, berdagang, dan mengembangkan usaha. Bahkan, sejarah Islam memperlihatkan bagaimana perdagangan menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun peradaban.

Namun, persoalan muncul ketika kebebasan ekonomi berubah menjadi kebebasan tanpa batas. Ketika akumulasi modal menjadi tujuan utama, keuntungan ditempatkan di atas kemanusiaan, dan kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang, kapitalisme kehilangan dimensi keadilannya. Dalam perspektif Islam, harta bukan sekadar hak individual, tetapi juga mengandung tanggung jawab sosial.

Al-Qur’an memberikan peringatan agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja (QS. Al-Hasyr: 7). Ayat ini mengandung pesan ekonomi yang sangat mendasar: distribusi kekayaan harus menjadi perhatian dalam membangun kehidupan masyarakat yang berkeadilan.

Pada sisi lain, sosialisme hadir sebagai kritik terhadap ketimpangan kapitalisme. Sosialisme mengangkat isu pemerataan, solidaritas sosial, perlindungan kelompok lemah, dan distribusi sumber daya. Sejumlah nilai tersebut memiliki titik temu dengan ajaran Islam, khususnya dalam semangat zakat, infak, sedekah, wakaf, dan kewajiban memperhatikan kaum dhuafa.

Akan tetapi, Aswaja NU juga tidak dapat diidentikkan dengan sosialisme. Sebab, Islam tidak menghapus hak kepemilikan pribadi dan tidak menempatkan seluruh aktivitas ekonomi di bawah kendali kolektif atau negara. Islam mengakui kepemilikan individu sekaligus membatasinya dengan ketentuan moral, hukum, dan tanggung jawab sosial.

Dengan demikian, Aswaja NU tidak menerima kapitalisme secara mutlak dan tidak pula menolak seluruh gagasan sosialisme. Aswaja memiliki kerangka etik dan teologis sendiri dalam menilai keduanya. Apa yang sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kemanusiaan dapat diterima, sedangkan apa yang melahirkan eksploitasi, ketidakadilan, dan kerusakan harus dikritisi.

Di sinilah pentingnya memahami Aswaja sebagai paradigma etik dalam kehidupan ekonomi, bukan sebagai ideologi ekonomi yang kaku. Aswaja tidak menawarkan sistem ekonomi yang sepenuhnya identik dengan kapitalisme ataupun sosialisme. Ia menawarkan orientasi moral agar kegiatan ekonomi berjalan dalam koridor keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan tanggung jawab kepada Allah serta sesama manusia.

Tradisi Nahdlatul Ulama sebenarnya memiliki modal historis yang kuat untuk mengembangkan orientasi ekonomi tersebut. Gagasan Nahdlatut Tujjar yang lahir dari kesadaran para pendiri NU memperlihatkan bahwa kemandirian ekonomi merupakan bagian penting dari agenda kebangkitan umat. Ekonomi tidak boleh hanya menjadi urusan mencari keuntungan pribadi, tetapi harus menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks ini, Nahdlatut Tujjar dapat dibaca sebagai ikhtiar membangun kekuatan ekonomi umat melalui perdagangan, kewirausahaan, solidaritas, dan pengorganisasian sumber daya. Semangatnya bukan membangun dominasi segelintir pemilik modal, melainkan memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat, khususnya kelompok kecil dan menengah.

Pemikiran tersebut juga menemukan relevansinya dalam tradisi pesantren. Pesantren bukan hanya lembaga reproduksi pengetahuan agama, tetapi juga memiliki potensi sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Koperasi pesantren, badan usaha milik pesantren, pertanian produktif, ekonomi halal, dan pengembangan kewirausahaan santri merupakan beberapa bentuk aktualisasi nilai ekonomi Aswaja.

Dengan demikian, NU perlu membangun keberpihakan ekonomi yang jelas. Keberpihakan kepada petani, nelayan, buruh, pedagang kecil, pelaku UMKM, dan kelompok masyarakat yang rentan bukan berarti NU harus mengadopsi sosialisme. Demikian pula, dukungan terhadap kewirausahaan, investasi produktif, dan kepemilikan pribadi tidak berarti NU sedang bergerak menuju kapitalisme.

Keberpihakan tersebut justru merupakan konsekuensi dari ajaran Islam tentang keadilan sosial. Dalam kaidah fikih dikenal prinsip tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuthun bi al-mashlahah, bahwa kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan. Prinsip ini dapat menjadi landasan etik dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan pemilik modal, tetapi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat luas.

Tentu saja, jalan tengah Aswaja bukan berarti mengambil sebagian kapitalisme dan sebagian sosialisme tanpa kerangka yang jelas. Tawassuth bukan kompromi tanpa prinsip. Tawazun bukan sekadar membagi keuntungan secara matematis. Dan i’tidal bukan hanya berbicara tentang keseimbangan, melainkan menempatkan sesuatu secara proporsional dan memberikan hak kepada yang berhak.

Karena itu, penting bagi NU untuk tidak terjebak dalam romantisme ideologi ataupun pertentangan terminologis. Perdebatan mengenai kapitalisme dan sosialisme seharusnya menjadi ruang untuk memperkuat kemampuan NU dalam merumuskan agenda ekonomi yang berpihak pada kemaslahatan umat. NU tidak perlu menjadi pengikut salah satu ideologi tersebut untuk membangun kemandirian ekonomi.

Justru tantangan NU hari ini adalah bagaimana menghadirkan sistem pemberdayaan ekonomi yang berakar pada nilai-nilai Aswaja. Ekonomi yang memberikan ruang bagi kreativitas individu, tetapi tidak membenarkan eksploitasi. Ekonomi yang mengakui kepemilikan pribadi, tetapi tidak membiarkan penumpukan kekayaan tanpa tanggung jawab. Ekonomi yang menghargai kompetisi, tetapi tetap menjunjung solidaritas dan pemerataan kesempatan.

Aswaja NU bukan kapitalisme dan bukan sosialisme. Aswaja adalah manhaj keagamaan yang memiliki landasan etik untuk mengarahkan kehidupan ekonomi menuju keadilan dan kemaslahatan. Kapitalisme maupun sosialisme dapat menjadi objek kajian, kritik, dan dialog, tetapi keduanya tidak boleh menggantikan fondasi nilai yang menjadi identitas Aswaja.

NU tidak perlu menjadi kapitalis untuk membangun kemandirian ekonomi, dan tidak perlu menjadi sosialis untuk membela kaum lemah. NU cukup konsisten menjalankan prinsip Aswaja: membangun kemandirian tanpa keserakahan, mengembangkan kekayaan tanpa eksploitasi, serta memperjuangkan pemerataan tanpa menghilangkan hak individu.

Sebab, ukuran keberhasilan ekonomi dalam perspektif Aswaja bukan semata-mata seberapa besar modal yang terakumulasi atau seberapa merata kekayaan dibagikan, melainkan sejauh mana kekayaan itu menghadirkan kemaslahatan, mengurangi ketimpangan, menjaga martabat manusia, dan mendekatkan kehidupan masyarakat kepada keadilan.

Wallahu A’lam Bissawab

Facebook Comments Box
You might also like