160 x 600 AD PLACEMENT
160 x 600 AD PLACEMENT
iklan dpr makassar

Bupati Maros Chaidir Syam dapat Apresiasi KPI

Maros, Pedomanku.id:

Komisi  Penyiaran Indonesia (KPI) memberi  apresiasi kepada Bupati Maros, Chaidir Syam. Apresiasi kepada bupati yang juga politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu lantaran memberi perhatian begitu besar atas kualitas informasi yang beredar di masyarakat. Infromasi tersebut, di antaranya  melalui lembaga penyiaran.

Perhatian yang begitu besar itulah, Forum Masyarakat Peduli Penyiaran (FMPP) memberi kepercayaan kepada bupati yang juga maju di pesta demokrasi serentak Maros untuk kedua kalinya tersebut sebagai ketuanya. Turut mendampingi Chaidir Syam di antaranya camat dan lurah, tentunya sebagai anggota FMPP.

Koordinator Bidang Pengelolaan Kebijakan dan Sistem Penyiaran, Muhammad Hasrul Hasan, saat Jalan Sehat FMPP yang juga dihadiri Bupati Maros dengan tema Penyiaran Mewujudkan Informasi yang  Bermanfaat, Ahad, 22 Septembr 2024 mengemukakan, kehadiran bupati serta sejumlah capat dan lurah di jajaran FMPP memberiperhatian terhadap kualitas konten siaran juga ikut diberikan oleh masing-masing pimpinan wilayah di Kabupaten Maros.

Muhammad Hasrul menyebutkan, meskipun Maros adalah kabupaten yang dekat dengan Makassar–sebagai ibukota Sulawesi Selatan, namun kontur wilayah yang berbukit mengakibatkan banyaknya blankspot untuk siaran free to air.

Bagi Muhammad  Hasrul, kondisi seperti ini tentunya memerlukan penanganan khusus lantaran adanya perbedaan regulasi antara televisi free to air dengan televisi yang disalurkan lewat kabel atau pun satelit. Untuk itu, keberadaan FMPP di Sulawesi Selatan, khususnya kabupaten Maros menjadi langkah strategis dalam upaya mencegah dampak negatif penyiaran yang hadir di tengah masyarakat.

Pernuyataan senada dikemukakan Wakil Ketua KPI Pusat Mohamad Reza. Dia menambahkan, FMPP merupakan upaya KPI dalam memberikan informasi dan meliterasi publik, sehingga mereka dapat berperan serta menjaga layar televisi dan juga ruang dengar di radio, bebas dari konten negatif. Reza mengakui, Bupati Maros juga aktif berkomunikasi dengan KPI Pusat terkait isu penyiaran terkini.

“FMPP diharapkan dapat menjadi jembatan bagi publik, dalam menyampaikan aspirasinya terkait penyiaran. Mengingat keberadaan KPI hanya sampai level provinsi dan untuk tidak ada perwakilan di tingkat kabupaten atau pun kota.  Hal lainnya adalah peran serta masyarakat dalam pengawasan siaran Pilkada di televisi dan radio,” tutur Mohammad Reza.

Menurutnya, ada banyak hal yang mungkin jadi sorotan khusus dari FMPP di masing-masing provinsi. Misalnya saja kampanye di luar jadwal atau penayangan iklan pilkada yang melebihi ketentuan. Tapi ada juga yang secara konten perlu diawasi secara cermat.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, KPI telah memanggil salah satu stasiun televisi yang menampilkan debat yang berujung saling memaki dan umpatan kasar. Reza berharap, jika dalam siaran pilkada muncul hal seperti ini, publik tak perlu sungkan untuk melaporkannya pada KPI melalui FMPP.

“Kita tentu berharap lembaga penyiaran ikut mengambil peran dalam pesta demokrasi di daerah lewat siaran Pilkada. Namun aturan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS), adalah harga mati untuk ditegakkan. (wis)

Facebook Comments Box

Baca Juga