Pjs Wali Kota Makassar Dorong BPKAD Cermati Kebutuhan Prioritas
Admin Pedomanku
Oktober 21, 2024 7:24 am
.
2 min read
Makassar, Pedomanku.id: Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Makassar Andi Arwin Azis mengaku menerima banyak keluhan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) karena Surat Penyediaan Dana (SPD) yang susah cair. Pihaknya sementara menelusuri kendala apa yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sehingga hal itu terjadi.
Namun, kata Arwin, bukan berarti BPKAD disalahkan sepihak atas kondisi yang terjadi ini. Dirinya akan mendorong BPKAD mencermati kebutuhan anggaran dari perangkat daerah. Jangan sampai ada anggaran yang tertahan.
BPKAD harus memilah mana program prioritas yang harus didorong, seperti gaji maupun TPP. Ada juga program yang masih bisa ditunda.
“Jadi memang BPKAD harus cermat mana yang bisa dapat SPD dan mana yang tidak,” ungkapnya saat ditemui di Kantor Wali Kota Makassar, Senin 21 Oktober 2024.
Arwin menyadari jika pemberlakuan SPD sangat baik dalam rangka manajemen kas dan pengendalian pengeluaran keuangan agar bisa tertib dan terjaga akuntabilitasnya. Untuk itu ia akan segera memeriksa Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemkot Makassar saat ini di posisi berapa.
“Kalau RKUD kita cukup kuat dan mampu membayarkan program kegiatan yang mengajukan permintaan SPD, kenapa tidak kita laksanakan,” tambah Arwin.
Berita Terkait
Menurut lelaki yang juga menjabat Kepala Satpol PP Makassar itu, lambatnya pencairan SPD berkaitan dengan serapan anggaran. “Karena rata-rata OPD keluhkan sudah siap serap anggaran, tapi ketika minta SPD belum tersedia. Hal ini menyebabkan serapan anggaran kita tidak maksimal,” ungkap Arwin.
Hingga saat ini, masih banyak OPD dengan penyerapan anggaran masih di bawah 50 persen. Padahal sudah masuk di triwulan IV.
Soal lambatnya pencairan SPD, Arwin mengaku juga merasakan imbas. Pasalnya, perjalanan dinasnya ke luar kota juga belum dibayarkan.
“Jangankan Anda (OPD), saya saja Pjs Wali Kota belum dibayar-bayar. Untung saja untuk pembayaran akomodasi dan transportasi itu, dibayarkan sehingga tidak jadi tekor kiri kanan,” imbuhnya
Dikonfirmasi terpisah, Pjs Sekkot Makassar Irwan Rusfiady Adnan menegaskan tentu ada penjelasannya kenapa seperti itu.
“Pastinya Pak Kaban (BPKAD) juga punya alasan-alasan yang terkait dengan itu,” ujarnya.
Sebagai Pj Sekda yang efektif baru bertugas Senin kemarin, dia mengaku baru akan melakukan konfirmasi-konfirmasi terkait kendala atau persoalan yang terjadi di OPD.
Termasuk seberapa jauh capaian program yang telah dilaksanakan.
“Sebentar saya cek. Memang baru hari ini (kemarin), saya juga baru pertama bekerja jadi Pj, jadi saya mau konfirmasikan seberapa jauh capaian-capaian program kita. Progresnya seperti apa di bagian-bagian, OPD dan semua unsur-unsur penyelenggara di Pemkot Makassar. Saya mau tahu berapa sih serapan kita, fisiknya berapa, administrasinya berapa,” tandas Irwan Adnan.
Facebook Comments Box
Baca Juga
