Oleh Syamsu Salewangang Daeng Gajang, ST.,M.Si (Direktur Lembaga Kajian Pembangunan Daerah MD KAHMI Takalar & Direktur Yayasan Mitra Indonesia Berdaya)
Pemerintah Kabupaten Takalar di bawah kepemimpinan Bupati H. Mohammad Firdaus Daeng Manye dan Wakil Bupati H. Hengky Yasin tengah gencar membangun fondasi ekonomi berbasis digital. Melalui berbagai program strategis seperti peluncuran Super Apps Takalar ONE CLICK, akselerasi Desa Digital, hingga pelatihan UMKM berbasis Kecerdasan Buatan (AI) bersama Google. Daerah ini bersiap menuju tata kelola ekonomi yang maju dan berdaya saing. Sebagai motor penggerak zaman, pemuda(i) Takalar dituntut tidak sekadar menjadi penonton, melainkan harus mengambil peran strategis melalui respon-respon normatif dan aksi nyata berikut ini:
1. Proaktif Menguasai Teknologi Baru (Up-Skilling)
Pemuda(i) tidak boleh lagi gagap teknologi. Ketika pemerintah daerah menghadirkan platform mutakhir seperti pelatihan Kecerdasan Buatan (AI) untuk UMKM, pemuda (i) harus berada di barisan terdepan untuk menyerap ilmu tersebut. Menguasai AI untuk keperluan pembuatan konten, desain kemasan, dan efisiensi operasional usaha adalah respon mutlak yang harus diambil oleh generasi muda. Termasuk meningkatkan penguasaan terhadap bisnis produk digital dan pemasarannya.
2. Mengakselerasi Digitalisasi Sektor Unggulan Daerah
Komitmen Pemkab Takalar adalah menyinergikan teknologi dengan potensi riil daerah seperti pertanian, perikanan, serta pariwisata. Pemuda(i) cerdas harus mampu merespon hal ini dengan menciptakan inovasi hilirisasi:
• Pertanian & Perikanan: Memanfaatkan data harga pasar secara real-time atau membuat platform promosi digital untuk hasil laut dan kebun guna memotong rantai tengkulak yang merugikan.
• Koperasi dan UMKM: Mengambil peran dalam manajemen digitalisasi koperasi desa dan mengintegrasikan profil usaha mikro di wilayahnya ke jejaring peta digital seperti Google Maps.
3. Menjadi Penggerak Ekosistem Desa Digital
Melalui perluasan program infrastruktur internet cepat dan platform OpenSID (Sistem Informasi Desa), desa-desa di Takalar didorong untuk mandiri secara digital. Pemuda (i) seharusnya menawarkan diri sebagai operator, mentor literasi bagi masyarakat yang lebih tua, atau pengelola BUMDes)/Kopdes berbasis digital agar ekosistem ekonomi baru ini hidup dari level akar rumput. Pemuda (i) di tingkat desa dapat mengorganisasi kelembagaan digital ini. Mereka dapat mengambil posisi strategis dalam pengelolaan BUMDes/Kopdes berbasis digital, mengelola data potensi desa secara akurat, dan menciptakan transparansi pelayanan publik yang lebih cepat bagi warga setempat.
4. Menjadi Mitra Kritis dan Solutif Pemerintah
Merespon program pemerintah bukan berarti mengamini tanpa catatan. Pemuda(i) harus mengambil peran sebagai penyeimbang yang kritis sekaligus solutif:
*Mengawal Pemerataan Akses*: Ikut memantau dan menyuarakan kestabilan infrastruktur digital, terutama untuk pemuda(i) di wilayah pesisir dan kepulauan. Peran strategis pemuda(i) tidak hanya bersifat eksekutif, tetapi juga sebagai fungsi kontrol yang konstruktif. Pemuda (i) bertugas mengawal dan mengevaluasi agar program digitalisasi pemerintah merata ke seluruh pelosok Takalar, termasuk wilayah pesisir dan Kepulauan Tanakeke. Komunitas kepemudaan harus aktif memberikan umpan balik kepada Dinas Kominfo atau dinas terkait jika terjadi ketimpangan akses internet, serta memastikan pelatihan keterampilan digital yang diberikan memiliki dampak jangka panjang, bukan sekadar agenda seremonial tahunan.
*Mendorong Keberlanjutan*: Menuntut agar program literasi digital dan bimtek dari dinas terkait tidak mandek sebagai agenda seremonial. Melalui integrasi program dari Pemkab Takalar dan aksi nyata pemuda, ekonomi digital tidak lagi menjadi narasi elite, melainkan motor penggerak kesejahteraan masyarakat Takalar yang mandiri dan berdaya saing global.
Peluang emas transformasi ekonomi digital telah dibuka lebar oleh Pemerintah Kabupaten Takalar. Kini bola berada di tangan para pemuda Butta Panrannuangkang untuk menyambutnya dengan kompetensi, kreativitas, dan kontribusi nyata demi kemajuan daerah.
Pattallassang, 18 Juni 2026